Orangtua siswa antri saat akan melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini kembali bermasalah di Batam. Permasalahan masih sama yakni daya tampung sekolah. Banyak anak- anak yang tak tertampung karena keterbatasan lokal ataupun sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka.

Masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak dengan sekolah negeri sebab PPDB kali ini juga menggunakan sistem zonasi. Jika di dekat lingkungannya tidak ada lagi sekolah negeri yang menampung tentu tidak punya pilihan ke sekolah negeri di lingkungan lain sebab terbentur aturan zonasi tadi.

Itulah yang dikeluhkan masyarakat di kecamatan Batuaji. Ratusan bahkan ribuan siswa tamatan SMP di kecamatan tersebut terancam tak bisa menikmati pendidikan di SMAN. Itu karena di sana hanya ada satu SMAN yakni SMAN 23 yang baru mau masuk tahun ajaran pertama.

Kehadiran sekolah baru itu justru memperumit masalah. Daya tampung yang dibatasi hanya tiga lokal (perlokal 36 siswa) tentu membuat kegaduan tersendiri diantara sesama masyarakat. Sebagian masyarakat memang bergantung pada sekolah tersebut sebab satu-satunya sekolah yang masuk zonasi di Batuaji, namun sebagian lagi malah ragu sebab sekolah tersebut nantinya numpang belajar di gedung SMAN 5.

Imbasnya sampai siang kemarin, sebagian warga masih bimbang apakah harus daftarkan anak mereka ke SMAN 23 yang masuk zonasinya atau tidak. Jika mendaftar konsekuensinya jelas bahwa nanti anak mereka akan belajar tidak maksimal sebab numpang di gedung sekolah lain. Belum lagi dengan urusan lolos PPDB atau tidak sebab jika semuanya daftar ke sana tentu jauh tidak seimbang dengan daya tampung sekolah tersebut.

Terus terang kebijakan saat ini sangat membingungkan. Dibuat sistem zonasi tapi sekolah di dekat lingkungan terbatas bahkan tak ada sama sekali. Terus mau daftar kemana anak kami ini. SMAN 23 bukan solusi yang tepat sebab kapasitasnya terbatas sudah gitu belum ada gedung sekolahnya. Mau daftar ke SMAN lain diluar zonasi jadi ditolak sistem (PPDB online),” keluh Muktar, warga Genta I Batuaji yang kebingungan mau mendaftarkan anaknya ke SMAN.

Situasi yang tak nyaman itu kembali dipertanyakan masyarakat. Masyarakat berharap agar ada kebijakan yang lebih baik lagi dari Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sudah sering terjadi setiap kali PPDB itu. “Apapun kebijakan asalkan anak-anak kami bisa sekolah. Kalau gini terus tentu banyak anak-anak di sini yang tak bisa menikamati pendidikan di sekolah negeri khususnya SMA,” harap Parlin, warga lainnya.

Panitia PPDB SMAN 24 Bahtiar mengakui, adanya persoalan itu. Keterbatan SMAN di wilayah Batuaji memunculkan banyak persoalan. Masyarakat yang kuatir anaknya tidak bisa masuk SMAN ataupun masih ragu dengan SMAN 23, mulai berbondong-bondong ke sekolah di zonasi lain. SMAN 5 Batam di Sagulung misalkan, masih ramai didatangi puluhan bahkan ratusan orangtua calon siswa dari wilayah Batuaji setiap harinya. Mereka bahkan memaksa agar anak mereka bisa mendaftar di SMAN 5.

“Iya banyak yang seperti itu tapi kamipun tak bisa berbuat banyak sebab PPDB ini sudah diatur sistem (zonasi). Jadi yang dari luar zonasi tentu ditolak sistem (PPDB Online),” ujar Bahtiar.

Pantauan Batam Pos di lapangan, hampir semua SMAN yang ada di wilayah kecamatan Sagulung didatangi orangtua calon siswa dari wilayah kecamatan Batuaji. Namun usaha mereka itu sepertinya sia-sia sebab SMAN yang ada di Sagulung umumnya tidak mengakomodir calon siswa dari wilayah Batuaji sebab bukan zonasi mereka.

“Entah mau kemana lagi cari sekolah buat anak saya ini. Mau masuk swasta tak sanggup karena biayanya lebih besar dari sekolah negeri. Sistem ini memang membingungkan,”keluh Sulastri, warga Bukit Tempayang, Batuaji di SMAN 5, kemarin.

Camat Batuaji Ridwan saat diminta tanggapan mengaku tak bisa berbuat banyak atas persoalan itu. Itu karena di wilayah kecamatanya baru ada satu SMAN yakni SMAN 23 tadi. Sementara jumlah calon siswa yang akan masuk SMA jauh lebih banyak dari daya tampung SMAN 23 tersebut.

“Banyak persoalan tentang PPDB ini tapi saya tak bisa berbuat banyak sebab pemegang kebijakan bukan saya,” ujar Ridwan. (eja)

Respon Anda?

komentar