batampos.co.id – Ketua TAPD Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah mengakui, ada potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) Kepri 2018 nanti. Penyebabnya, karena macetnya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ia mengklaim, persoalan tersebut dialami semua daerah.
“Tapi saya belum dapat memastikan besaran angka defisitnya,” ujarnya, kemarin di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Meskipun demikian, pria yang duduk sebagai Sekda Kepri tersebut menggaransi seluruh kegiatan strategis khususnya proyek infrastruktur 2018 tidak akan ditunda. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat penting juga tetap dilaksanakan.
“Saat ini beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pendapatan diminta untuk segera memenuhi target pendapatannya,” papar Arif.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri kembali menyoroti beberapa persoalan krusial saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, Senin (9/7). Salah satunya polemik Pajak Air Permukaan (PAP) di Adhya Tirta Batam (ATB) yang tak tuntas-tuntas. “Pada rapat hari ini (kemarin, red) Banggar-TAPD belum membahas soal defisit anggaran.
Tetapi fokusnya soal penerimaan daerah yang tidak memenuhi target,” ujar Anggota Banggar DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA), Senin (9/7) di Tanjungpinang.
Politisi Partai Golkar Kepri tersebut menegaskan, khusus mengenai PAP ATB ini, akan dibahas secara detail bersama. Yakni dengan melibatkan Banggar, TAPD Pemprov Kepri, gubernur dan ATB dalam waktu dekat ini. Ditegaskannya, meskipun Pemprov Kepri sudah mengeluarkan Pergub baru tentang PAP, tetapi regulasi tersebut tidak berlaku surut.
“Laporan sementara ada sekitar Rp 30 miliar lebih PAP di ATB yang belum tertagih. Persoalan ini sudah berjalan dua tahun, tetapi belum juga tuntas,” paparnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kepri tersebut menambahkan, sektor lain yang diharapkan dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah adalah labuh jangkar. Akan tetapi, karena persoalan regulasi sektor tersebut tidak bisa digarap maksimal oleh Pemprov Kepri.
“Selain dua persoalan itu tadi. Banggar juga belum menerima penjelasan dari TAPD Pemprov Kepri soal penerimaan PAD di triwulan II ini. Persoalan ini harus dituntaskan terlebih dahulu, sehingga bisa fokus membahas APBD Perubahan,” tegas Teddy. (jpg)