batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyatakan, pemerintah pusat semestinya memberikan perhatian lebih kepada Natuna yang berada diperbatasan. Apalagi sebelumnya sudah dicanangkan dalam lima pilar percepatan pembangunan, yakni dengan dukungan anggaran.
Sayangnya, keuangan APBD Natuna tahun 2018 ini mengalami pemangkasan anggaran dari pusat. Baik dari DAK, DAU, dana tranfer, maupun dari dana bagi hasil (DBH). Totalnya sekitar Rp 200 miliar. Padahal Natuna masih mengandalkan kucuran anggaran dari pusat.
”Natuna sebagai daerah perbatasan butuh perhatian dan pertimbangan khusus, pusat mestinya membedakan dengan daerah lain. Karena Natuna sudah ditetapkan dalam program percepatan pembangunan berbagai aspek, baik pertahanan keamanan negara, pariwisata maupun kesejahteraan masyarakat,” kata Hamid, Senin (9/7).
Dengan kondisi keuangan saat ini, pemerintah menunda jadwal sejumlah kegiatan pemerintah. Adanya pengurangan ini, pemerintah daerah pun tidak bisa berbuat, karena sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat.
Hamid mengatakan, APBD Natuna tahun 2018 sebesar Rp 1,1 triliun yang disahkan, dan Rp 200 miliar merupakan tunda salur dari pemerintah pusat. Biasanya anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Sejauh ini, gaji dan tunjangan pegawai dan operasional OPD tidak diganggu dan tetap diutamakan, supaya pelayanan pemerintah tetap berjalan.,” ujarnya.
Tapi, kata Hamid untuk kegiatan fisik yang dapat dinikmati masyarakat harus ditunda dan dijadwal ulang, tapi belum dipastikan kapan jadwal ulang dilakukan. Dirinya berharap, dengan kondisi saat ini semua pihak termasuk DPRD Natuna sebagai wakil rakyat ikut berjuang di pusat. Menyuarakan hak masyarakat Natuna diperbatasan yang kini ekonomi bergantung dari tunda salur dari pemerintah pusat. (arn)