Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tinggal beberapa hari lagi. Rencananya akan dibuka 4-10 Agustus 2018.

Siapa penantang Jokowi?
Siapa pendamping Jokowi?

Dua pertanyaan itu menjadi begitu viral akhir-akhir. Nyaris menghiasi judul suratkabar seantero negeri. Ini menjadi pertanda, bahwa pesta demokrasi terakbar se-Indonesia akan segera digelar.

Pelbagai berita terus memberitakan aktivitas partai politik (parpol). Ada yang mendukung Presiden Republik Indonesia (RI) saat ini, Joko Widodo (Jokowi) menjabat dua kali. Ada yang berusaha membuat poros baru. Bahkan, ada juga yang tidak ingin Jokowi menjabat dua periode.

Si ini dipasangkan dengan si itu. Si A digandengkan dengan si B. Dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai meramalkan. Atau, ada juga yang memproklamirkan diri sebagai capres atau cawapres. Benar-benar heboh.

Ya, inilah suasana pesta demokrasi di negeri ini. Momentum seperti ini memang tidak terjadi setiap hari. Hanya lima tahun sekali. Suasana pemilihan presiden (pilpres) makin meriah dengan digelar “acara” lanjutan: pemilihan umum (pemilu).

Tak hanya memilih capres-cawapres, namun juga wakil rakyat di DPR RI, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Jadi sangat wajar jika suasana jelang tahun politik 2019 mampu “menyaingi” euforia Piala Dunia 2018.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam berpolitik. Sangat sulit dibodohi. Mereka sudah mampu menentukan mana yang layak menjadi pemimpin atau wakil rakyat.
Politik uang pun sepertinya sudah tidak mempan. Kalaupun dikasih uang, uangnya diambil tapi suaranya tetap diberikan kepada kandidat yang dipilihnya. Atau kalau sudah bingung, dicoblos semua. Kwakakakakak

Hal ini tentu saja menjadi pelajaran bagi “mesin” politik di negeri ini. Musuh terbesar pesta demokrasi saat ini adalah partisipasi masyarakat. Istilah bekennya: golput alias golongan putih.

Contoh terbaru adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak beberapa lalu. Boleh dikata, pilkada serentak kemarin merupakan ajang pemanasan jelang pesta politik tahun depan. Karena, jumlah daerah pesertanya lumayan banyak. 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 bisa mencapai 77,5 persen. Namun, berkaca dari coblosan, target itu agaknya sulit terealisasi.
Meski belum final, angka golput diprediksi masih tinggi. Indikasinya, tingkat kehadiran pemilih masih tergolong rendah. Bahkan, di sejumlah daerah, kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) tak sampai 60 persen.

Ini sangat membahayakan. Anggaran besar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan tingkat partisipasi masyarakat. Berapapun jumlah pemilih yang hadir ke TPS, anggarannya sama. Kalau meminjam dari istilah bisnis: rugi.
Kejadian seperti ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.

Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah rakyat kita sudah muak dengan politik? Apakah kinerja penyelenggara kurang maksimal? Atau ada faktor lain. Yang pasti, harus segera diselesaikan.
Jika persoalan partisipasi pemilih ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berpengaruh pada pilpres dan pemilu mendatang.

Tentunya kita ingin punya presiden-wapres dan wakil rakyat yang benar-benar produk pesta demokrasi berkualitas. Sayang kalau memimpin Indonesia, tapi yang dukung tidak sampai setengah rakyat Indonesia.
So, semoga pesta demokrasi tahun depan lebih berkualitas dan yang ikut berpartisipasi banyak. Amin. (*)

 

Guntur Marchista Sunan
Direktur Batam Pos

 

 

Respon Anda?

komentar