batampos.co.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan Kepri Heru Pudyo Nugroho belum bisa memastikan soal transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke Pemprov Kepri. Saat ini, pihaknya masih menunggu penjelasan dari Dirjen Perimbangan.

Iklan

“Sistem pencairan dana bagi hasil, tunda salur atau perimbangan adalah secara terpusat. Yakni melalui Dirjen Perimbangan,” ujar Heru, Selasa (10/7) di Tanjungpinang.

Menurut Heru, dari konfirmasi terakhir pihaknya, kepastian mengenai dana perimbangan tersebut akan disampaikan pekan ini. Dirinya berharap, apa yang dikhawatirkan Pemprov Kepri tidak terjadi. Karena memang semua tergantung pada kondisi keuangan negara.
“Ya, sama-sama kita tunggulah bagaimana hasilnya. Semoga hasilnya baik bagi Kepri,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan pihaknya masih fokus membahas mengenai pendapatan daerah, dan belum mengarah pada soal defisit anggaran. Politisi PDI Perjuangan tersebut juga berharap dana perimbangan tidak macet.

“Kami terus mendorong Pemprov Kepri untuk meningkatkan pendapatan. Karena APBD Perubahan 2018 kita targetkan disahkan pada pekan pertama Agustus mendatang,” ujar Jumaga, kemarin.

Sebelumnya, Ketua TAPD Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah mengakui, ada potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Kepri 2018 nanti. Penyebabnya, karena macetnya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ia mengklaim, persoalan tersebut dialami oleh seluruh daerah. “Belum dapat memastikan besaran angka angka defisit yang akan terjadi pada APBDP 2018,” ujarnya.

Meskipun demikian, pria yang duduk sebagai Sekda Kepri tersebut menggaransi, seluruh kegiatan strategis khususnya proyek infrastruktur tahun 2018 ini tidak akan dipending. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat penting juga tetap akan dilaksanakan. “Saat ini beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pendapatan diminta untuk segera memenuhi target pendapatannya,” papar Arif.(jpg)