batampos.co.id – Meski gubernur mengklaim persoalan utama keuangan Pemprov Kepri ada di dana transfer, bukan pada pencapaian PAD, namun data realisasi PAD Kepri juga ternyata memprihatinkan.
Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Badan Pengelola Pajak, dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri Herman Prasetyo sebelumnya menyebutkan peroleh sementara PAD masih di bawah target. “Secara keseluruhan, income PAD kita baru pada angka 23,26 persen. Sementara target Rp 260 miliar atau 25 persen dari Rp 1,04 triliun,” ujar Herman Prasetyo, Selasa (17/4) lalu.
Dijelaskan Herman, realiasi pajak daerah pada triwulan I sebesar Rp 233,5 miliar atau 21,96 persen dari target kerja TA 2018. Herman berharap, deviasi sebesar Rp 2 miliar tertutupi pada triwulan II ini.
Menurut Herman, untuk pendapatan pajak pada periode Januari hingga Maret 2018 bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.
“Dari enam sumber pajak tersebut, sampai sejauh ini pajak rokok yang belum masuk kontribusinya ke kas daerah,” papar Herman.
Menurut Herman, jika semua sektor penerimaan lengkap, ia meyakini mencapai pada target yang sudah ditetapkan. Selain dari sektor pajak ada juga kontribusi dari bidang retribusi. Diakuinya, suntikan yang diberikan dari sektor tersebut memang belum maksimal. “Salah satu andalan kita adalah jasa labuh jangkar, tetapi belum sepenuhnya bisa kita nikmati sampai saat ini.”
Selain itu, Herman juga menyebutkan target kerja yang diharapkan pada 2018 ini. Pertama adalah PKB sebesar Rp 412,77 miliar. Kemudian BBNKB senilai Rp 242,07 miliar, dan PBBKB Rp 278,4 miliar. Berikutnya PAP sebesar Rp 20 miliar. Sementara untuk target pajak rokok masih sebesar Rp 110 miliar.
“Artinya secara keseluruhan target realistis yang kita harapkan di 2018 ini adalah Rp 1,04 triliun atau naik Rp 6 miliar dari 2017 yang nilainya Rp 1,007 triliun,” tutup Herman. (jpg)