Walikota Batam, HM Rudi menemui orang tua calon siswa di SDN 019, Sagulung,Kamis (12/7). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akhirnya mengambil kebijakan akan membangun unit sekolah baru untuk menampung anak-anak yang tidak lolos dalam seleksi penerimaan siswa sekolah negeri, khususnya SD dan SMP. Namun untuk sementara, sekolah baru tersebut akan menumpang di sekolah yang sudah ada.

Iklan

“Satu-satunya jalan, buka sekolah baru,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai rapat dengan kepala SD dan SMP negeri bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (12/7) sore.

Ia menilai, kebijakan menambah kuota dan rombongan belajar saja tidak akan cukup. Sebab anak-anak usia sekolah yang tidak lolos dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa waktu lalu terlalu banyak.

Hanya saja, Rudi menegaskan sekolah baru tersebut tidak bisa langsung dibangun gedungnya. Sebab waktunya terlalu mepet.

“Sekolah baru akan numpang di sekolah yang sudah ada terlebih dahulu,” imbuhnya.

Soal tenaga pengajar atau guru, ia mengungkapkan akan meminjam para tenaga didik di sekolah tempat sekolah baru tersebut menumpang.

“Jadi mereka akan lembur sampai sore,” terangnya.

Menurutnya, dengan meminjam guru sekolah setempat, sekolah baru hanya akan memiliki kepala sekolah baru. Sayang Rudi mengaku tidak hafal saat ditanya sekolah mana saja yang akan ditumpangi dan gurunya akan dipinjam.

“Sekolah baru nanti, kepseknya baru tapi membawahi operasional dulu,” tambahnya.

Lalu bagaimana dengan rencana memberdayakan sekolah swasta? Rudi tak berkomentar banyak terkait ini. Namun ia mengatakan hal ini terjadi secara alamiah sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebab menurut dia, saat ini warganya enggan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta karena alasan biaya yang mahal.

“Tak bisa kami atur (keinginan warga), yang bisa kami atur bagaimana harus murah dan gratis,” kata dia.

Meski begitu, Rudi mengaku tetap akan memikirkan sekolah swasta. Sehingga kebijakan membuka sekolah negeri baru ini tidak akan mengganggu eksistensi sekolah swasta.

“Jangan sampai dengan kebijakan yang kami buat, sekolah swasta tiarap, tak bisa juga ini. Yang adil lah,” imbuhnya.

Di antara sekolah baru yang akan dibuka tahun ini adalah SMP negeri di wilayah Sagulung. Sebab tahun ini, ada banyak sekali lulusan SD yang tak tertampung di SMP negeri di wilayah Sgaulung.

SMP yang mau ditambah ini sifatnya filial (kelas jauh). Induknya di SMPN 36. Tapi SMP tersebut menumpang di gedung SDN 019 Sagulung. Untuk tahap awal, akan dibuka tujuh kelas atau lokal.

“Nanti kalau sudah berjalan tentu dipikirkan pemisahan jadi sekolah baru tersendiri,” ujar Rudi.

Selebihnya, Rudi akan menambah lokal atau kelas baru di sejumlah SD dan delapan SMP negeri di wilayah Sagulung. Sehingga daya tampung sekolah-sekolah negeri di sana semakin banyak.

Solusi yang ditawarkan wali kota Batam itu disambut baik masyarakat Sagulung. Namun mereka berharap agar solusi dan keputusan itu langsung segera diterapkan di sekolah-sekolah yang ada dan tidak dipersulit dengan persyaratan administrasi yang memberatkan masyarakat.

“Pungutan-pungutan tambahan mohon diperhatikan, Pak. Jangan sampai ada karena lagi susah sekarang,” harap Lina, warga Seilekop.

Camat Sagulung Reza Khadafi juga menyambut baik solusi itu. Penambahan satu SMP filial serta lokal atapun kursi belajar yang dijanjikan itu sudah bisa mencover semua anak-anak yang akan masuk SD dan SMP se-Kecamatam Sagulung.

Orangtua siswa saat melakukan daftar ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD 010 Batamkota, Selasa (10/7). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Menurut dia, saat ini jumlah anak usia SD yang tidak tertampung di sekolah negeri di Sagulung tidak sampai 100 anak. Sementara anak usia SMP yang tak tertampung di SMP negeri mencapai 988 anak.

“Dengan penambahan satu SMP filial tadi serta lokal dan kursi di delapan SMP yang ada tentu sudah cukuplah,” kata Reza.

Di hari yang sama kemarin, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad memimpin pertemuan dengan sekitar 300 perwakilan sekolah swasta dan pengurus yayasan pendidikan se-Kota Batam bersama Plt Kepala Disdik Batam Hendri Arulan.

“Anak-anak kita harus sekolah. Kami ingin solusi yang kompherensif,” kata Amsakar saat membuka pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu ia sempat menyampaikan usulan agar sekolah swasta membebaskan biaya sekolah 20 persen siswa tak mampu yang mendaftar ke sekolah swasta.

Usulan ini ditanggapi beragam oleh perwakilan sekolah swasta. Bahkan pembahasan cukup alot. Ada yang menerima dengan syarat kran siswa ke sekolah swasta besar alias tidak kekurangan siswa. Ada juga yang menolak dengan alasan iuran dari siswa merupakan sumber utama pembiayaan sekolah.

“Masalahnya bukan di persen-persen itu, masalahanya adalah kran siswa ke swasta tertutup. Soal persentase, bahkan kami saja pernah sampaikan 30 persen,” katanya.

Alasan ini diperkuat alasan salah satu kepala sekolah asal swasta di Bengkong. “Tunggu-tunggu sampai sore tak ada yang datang daftar,” imbuhhnya.

Perwakilan Sekolah Caritas, Suster Yusta, mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut, pasalnya penentuan persentase pembebasan biaya cukup mempengaruhi sekolah swasta, apalagi sekolah yang kekurangan murid. “Ini tak mendidik masyarakat,” terangnya.

Sementara anggota DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging menyoroti karut marur proses penerimaan siswa baru di Batam yang terjadi setiap tahun. Menurut dia, masalah yang terus terulang ini membuktikan pemerintah daerah tak pernah serius mengurusi pendidikan.

“Masalah PPDB ini jadi bukti ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengurusi dunia pendidikan di Batam,” kata Uba, Kamis (12/7).

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi, bagaimana Pemko Batam bisa menjamin pendidikan peserta didiknya. Ia mencontohkan seperti yang diterapkan Pemkot Bandung dalam mengalokasikan anggaran khusus bagi peserta didik miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Mereka dibantu mulai dari mulai biaya masuk sampai perlengkapan pendidikan. Hal ini sebenarnya bisa kita adobsi dan terapkan di batam, karena inilah solusi yang paling tepat,” terang Uba.

Berlakukan Dua Shift

Orangtua siswa saat melakukan daftar ulang anaknya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Batam, Rabu (11/7). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Pemerintahan Provinsi Kepri memberlakukan sistem belajar dua sif untuk proses belajar mengajar di sejumlah SMAN dan SMKN di Batam, tahun ini. Kebijakan ini untuk mengakomodir siswa yang sebelumnya tidak tertampung di SMA dan SMK negeri.

“Sekolah pagi dan siang,” kata Wakil Gubernur Kepri Isdianto, Kamis (12/7).

Kebijakan ini dampak dari membeludaknya pendaftar SMAN dan SMKN. Dari data Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tercatat pendaftar SMAN dan SMKN se-Batam sebanyak 8.569 orang. Sedangkan siswa yang diterima melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sebanyak 6.963 orang.

Artinya, sebanyak 2.766 orang tidak diterima. Setelah hasil PPDB online ini keluar, Disdik Kepri mengeluarkan kebijakan baru untuk penambahan rombongan belajar (rombel). Hampir sebagian besar sekolah di Batam mendapatkan tambahan kuota siswa.

Permasalahan selama PPDB online tahun ini, diklaim Isdianto, sudah diselesaikan satu persatu.

“Siswa yang tidak bisa sekolah di negeri, kami tambah lokalnya. Semuanya on progress,” ungkapnya.

Agar tidak menimbulkan permasalahan baru kelak, Isdianto juga telah meminta Disdik Kepri membangun ruang kelas baru (RKB). Hal ini agar dapat menampung siswa-siswa yang mendaftar di tahun depan.

Selain membangun RKB, Isdianto mengatakan Penmprov Kepri telah menyiapkan berbagai kebijakan agar PPDB di tahun-tahun mendatang bisa berjalan lancar. “Kami akan membangun sekolah baru,” ujarnya.

Seingat dia, SMAN baru yang akan dibangun di Batam, tepatnya di Sambau, Nongsa. “Akhir tahun penambahan lokal, tahun depan insya Allah penambahan sekolah negeri baru,” tuturnya. (iza/eja/gas/ska/une/yui/rng)