batampos.co.id – Sengketa lahan delapan kampung di Tanjunguban, Kabupaten Bintan belum tuntas. Upaya Tim delapan yang mewakili masyarakat delapan kampung untuk menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Ryamizard Ryacudu di Jakarta terkendala biaya.
”Staf Sesneg dan Watimpres sudah datang usai kami mengirimkan surat. Mereka menyarankan agar kami menemui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk menjelaskan langsung sejarah lahan delapan kampung dari awal sampai akhir. Hanya saja biaya menjadi kendala kami,” keluh Ketua Tim Delapan Muhammad Zahri Saidi saat ditemui di rumahnya, Kampung Jeruk Tanjunguban, Jumat (13/7).
Zahri juga mengatakan jika setidaknya enam orang dari perwakilan masyarakat akan berangkat ke Jakarta untuk menjumpai langsung Ryamizard. ”Lagi-lagi kami terbentur permasalahan dana,” ujarnya.
”Biaya pesawat pulang pergi. Belum transportasi, makan dan penginapan. Penginapan yang murah jadilah, asal bisa bersandar untuk istirahat,” ujar lelaki 81 tahun.
Diakuinya persoalan ini sebenarnya telah menjadi bahasan dalam lingkup Istana Negara. Zahri mengatakan jika nanti bisa berjumpa dengan pejabat negara ia ingin sekali menyampaikan nasib delapan kampung yang surat lahannya ditarik paksa oknum TNI AL.
”Saya akan ceritakan masalah lahannya asal-usul sejarahnya. Saya akan ceritakan semuanya,” katanya.
Ia mengaku mendiami lahan tersebut sejak 1944, masih zaman penjajahan Jepang. Hanya saja di tahun 1965, banyak penduduk Tanjunguban dituding sebagai PKI.
”Surat-surat kami diambil. Kalau tak menyerahkan kami dicap PKI. Padahal PKI cuma ada di Jawa. Di sini tidak ada,” katanya.
Oknum TNI AL itu kemudian mengembalikan surat tanah, namun berupa surat pinjam pakai. Zahri mengaku menolak surat pinjam pakai tersebut. ”Saya keras tak mau terima. Asal usul tanah ini asli. Rumah ini sudah ada sejak 1949. Makanya rumah ini tak saya ganti, masih aslinya. Hanya ganti seng sedikit. Kayunya masih kayu bulat yang lama,” kata pria yang tak menginjak bangku sekolah ini.
Delapan kampung yang saat ini menjadi sengketa adalah Kampung Jeruk, Kampung Raya, Kampung Raya Luar, Kampung Kamboja Luar, Kampung Tengah, Kampung Cendrawasih, Kampung Rampai, dan Kampung Paya Lebar.
Asisten I Setdakab Bintan Bagian Pemerintahan Ismail yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Lahan delapan kampung belum berhasil dikonfirmasi.
Sementara Kabag Agraria Pemkab Bintan Henrio Karyadi ketika dikonfirmasi sebelum Lebaran kemarin menyampaikan telah beberapa kali dilakukan pertemuan antara Pemkab Bintan dan Pihak Lantamal IV Tanjungpinang di Markas Lantamal IV Tanjungpinang.
Ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan yang diadakan di Fasharkan TNI AL Mentigi beberapa tahun lalu yang saat itu dihadiri staf dari Kemenhan. ”Pertemuan itu merupakan undangan dari Lantamal IV karena sebelumnya masyarakat mengirimkan surat ke pusat. Jadi, kami diundang ke Lantamal,” katanya.
Terkait masalah ini diakuinya sebenarnya sudah menghasilkan beberapa kesepakatan. Termasuk usulan adanya tukar guling lahan sengketa. ”Tetapi kami masing menunggu keputusan Tim Sosialisasi dari Pemprov yang terdiri Pemprov, Pemkab, dan Lantamal. Tim ini yang akan menyampaikan ke masyarakat untuk menentukan solusi terbaik,” katanya.
Terkait perwakilan masyarakat yang ingin menjumpai Menhan, Henrio mengaku telah mendengar. ”Saya sudah mendengar. Tapi bukan pusat yang memanggil tapi kita yang meminta. Ini harus didudukkan dulu, terlebih ada perwakilan masyarakat Tanjunguban di Jakarta. Kalau bisa diatur waktunya jadi kami siap bersama masyarakat ke Jakarta,” jelas dia.
Sementara Kadispen Lantamal IV Tanjungpinang Mayor Samuel ketika dihubungi mengaku dirinya belum mengetahui ada pertemuan tersebut. ”Saya belum mendapat info,” singkatnya.(met)