batampos.co.id – Kabupaten Karimun mendapatkan anggaran untuk desa mencapai Rp 84,5 miliar lebih yang terbagi dalam dua pendanaan. Pertama dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD) sebesar Rp 35 miliar lebih, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 49 miliar lebih melalui APBD Karimun 2018 yang terbagi dalam 42 desa.
Sayangnya, realisasi DD yang mencapai Rp 25 miliar tersebut, hingga kini belum menyentuh sektor pendidikan di desa-desa, seperti untuk membantu anak-anak yang kurang mampu mapun penyesuaian paket C maupun paket A bagi anak-anak putus sekolah.
”Bisa dilihat sendiri, setiap desa pasti terdapat anak kurang mampu. Sekarang hanya dibantu infrastruktur di masing-masing desa. Tapi untuk membangun manusia yang cerdas, di desa tidak ada,” ujar pemerhati pendidikan di Karimun, Raja Zurantiaz, Minggu (15/7).
Salah satunya, lanjutnya, melalui DD itulah yang bisa membangun dunia pendidikan diawali dari pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa-desa.
”Yang jelas, setiap desa pasti ada sekolah PAUD. Kenapa DD tak bisa disalurkan ke operasional sekolah sebagai penunjang untuk anak-anak yang kurang mampu,” tanya Zurantiaz.
Kepala Desa Pangke, Efendi menegaskan, pihaknya tidak dapat mengalokasikan DD untuk pendidikan. Sebab, pendidikan sudah ada alokasi tersendiri dari dana CD perusahaan. (tri)