Iklan

Dunia pendidikan Batam tercoreng. Apalagi kalau bukan karena kasus operasi tangkap tangan (OTT) di SMPN 10 Batam.

Iklan

Apa yang dilakukan jajaran Polresta Barelang memang luar biasa. Patut diapresiasi. Apalagi, dugaan pungutan liar (pungli) itu sangat merugikan. Apalagi berkaitan dengan pendidikan: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online.

Celakanya, kasus ini juga menyeret perangkat sekolah. Kepala sekolah dan ketua komite diciduk, serta beberapa oknum. Gara-gara ini pula, wajah “pahlawan” pendidikan negeri ini ikut tercoreng.

Kita belum tahu ending cerita soal kasus ini. Dikutip dari batampos.co.id, Korps Bhayangkara masih melakukan pengembangan. Yang pasti, apapun hasilnya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi turun.

Barangkali, dari kejadian ini, pemerintah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya mencakup sistemnya, tapi juga mental sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dengan PPDB Online.

Pungli PPDB Online patut disayangkan. Tidak hanya mencoreng wajah pendidikan, namun juga mengancam masa depan generasi bangsa ini.

Tentunya kita sama-sama tidak ingin, lulusan-lulusan sekolah di Batam merupakan hasil pungli. Istilah bekennya: jual-beli kursi.

Bayangkan jika saat mereka lulus dan menjadi dewasa, tahu jika dia bisa sekolah karena orang tuanya “membeli” kursi. Pasti akan berpengaruh pada psikologis mereka. Apalagi kalau sampai bocor ke rekan-rekannya, pasti di-bully.

Terkadang, sebagai orang tua kita dihadapkan pilihan yang serba sulit. Ingin sekolah yang dekat rumah, tapi diganjal dengan mekanisme. Sehingga, menghalalkan segala cara agar anaknya bersekolah di tempat favorit.

Parahnya, oknum-oknum tertentu di lingkaran sekolah malah membukakan jalan. Mestinya tegas. Harus profesional. Kalau memang tidak bisa ya bilang tidak. Jangan kok memberi angin segar.

Para orang tua pun mestinya juga mawas diri. Kalau memang anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan, ya tidak boleh memaksakan kehendak. Silakan cari sekolah lain.

Begitu juga dengan Disdik, harus dilakukan pemetaan antara kapasitas sekolah dengan jumlah penduduk. Apalagi menggunakan sistem zonasi. Sudah barang tentu sekolah terdekat akan jadi primadona. Solusinya: bangun sekolah lagi.

Semua harus bersinergi. Libatkan instansi terkait dan semua unsur untuk membangun sistem pendidikan kita. Hal ini pastinya akan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dengan sistem yang baik, hasilnya juga akan baik.

Yang jelas, kejadian ini menjadi pelajaran bersama. OTT yang dilakukan polisi mengindikasikan ada yang salah dengan sistem kita. Ini harus diperbaiki. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi.

Semoga, aparat penegak hukum kita dapat menuntaskan kasus ini. Setidaknya, bisa menjadi shock therapy bagi kita semua untuk tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Karena, masa depan anak-anak kita jadi taruhannya. *

 

Guntur Marchista Sunan
Direktur Batam Pos