Pekerja menggesa pembangunan rumah di Seiharapan, Sekupang.
F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kesempatan masyarakat berpenghasilan rumah (MBR) untuk memiliki rumah di Batam semakin tipis. Peran pemerintah daerah dalam mengintervensi pasar properti diperlukan agar tiap warga Batam bisa memiliki rumah.

“Rumah dengan ukuran 28 sampai 36 berada di kisaran harga Rp 136 juta – Rp 300 juta. Harga tersebut masih terjangkau MBR, tapi sayang suplainya makin sedikit,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan, Senin (17/7).

Target REI adalah membangun ribuan rumah dengan ukuran 28 hingga 36 dengan rentang harga Rp 136 juta hingga Rp 300 juta.

“Ini yang mau angkat bagi orang-orang yang belum mampu beli. Tapi sayangnya suplai tak ada dan BP Batam juga tak akan kasih lagi lahan bangun rumah tapak,” tambahnya.

Untuk saat ini, rumah dengan rentang harga Rp 300 juta hingga Rp 700 juta menjadi yang paling diminati warga Batam.

“Pasar dimana kekuatan daya beli rumah berada di rentang Rp 300 juta keatas. Orang-orang di Batam rata-rata mampu untuk rentang itu. Namun tetap saja masih lebih banyak MBR di Batam yang butuh rumah yang layak dan terjangkau,” ucapnya.

Di tengah minimnya lahan untuk membangun rumah di Batam, peran pemerintah dengan kebijakan yang dapat mengintervensi pasar diperlukan.

“Masyarakat MBR dengan gaji Rp 4 juta kebawah selalu dipusingkan dengan beragam kebutuhan hidup. Sehingga mereka tak berani untuk mencicil rumah yang bisa saja besarnya sepertiga atau lebih dari gajinya,” katanya.

Sehingga intervensi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memperkecil persentase biaya kebutuhan hidup dari gaji mereka.

“Gajinya habis untuk berbagai kebutuhan. Makanya pemerintah harus bisa menyediakan transportasi, pendidikan, tunjangan kesehatan dan perumahan murah yang tersubsidi,” jelasnya.

Memang bukan perkara mudah, tapi jika pemerintah daerah memiliki niat yang kuat dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan beragam pihak, hal tersebut bukanlah wacana belaka.

“Orang Malaysia upahnya lebih rendah dari kita tapi mereka lebih sejahtera. Seharusnya kita yang upahnya naik terus tiap tahunnya harus lebih sejahtera,” ungkapnya.

Ia meyakinkan bahwa pemerintah harus berani mengintervensi.”Biaya transportasi itu saja bisa menyerap sepertiga dari gaji. Coba ada transportasi publik, gajinya pasti cukup,” jelasnya.

Jika kebutuhan pangan warga Batam terpenuhi, maka etos kerja akan semakin baik.”Dan industri kita bisa bersaing dengan negara tetangga,” ungkapnya.

Untuk urusan ini, perbankan siap membantu. Kepala Pimpinan Cabang BTN Batam, Ali Irfan, mengungkapkan BTN giat mengembangkan sistem KPR berbasis online untuk mempermudah transaksi.

Di samping itu, kami akan membuka pasar baru ke sektor informal agar bisa mengejar target besar KPR tahun ini,” jelasnya.(leo)


loading...