Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari (kiri) memberikan tanda ucapan terima kasih yang diserahkan kepada Sekda Provinsi Kepri TS Arif Fadillah disaksikan Asisten II Pemprov Kepri Syamsul Bahrum, Kamis (19/7). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah berharap pemerintah Provinsi Kepri dan Ombudsman Perwakilan Kepri dapat bersinergi dan bekerjasama dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dari waktu ke waktu pelayanan bisa menjadi semakin lebih baik.

”Pemerintah sangat membutuhkan kerja sama, bimbingan dan supervisi dari Ombudsman terkait pelayanan kepada masyarakat. Jika ada kekurangan, tolong kami diberitahukan agar dilakukan evaluasi dan perbaikan lebih baik ke depannya,” kata Arif saat membuka Rapat Koordinasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpnang, Kamis (19/7).

Di era glolabisasi dan terbuka saat ini, menurut Arif, masyarakat sudah lebih aktif untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, jika pelayanan tidak maksimal maka masyarakat berhak memberikan masukan dan keluhannya. Salah satunya, melalui lembaga Ombudsman.

Selanjutnya, lembaga ini akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pelayanan demi keberhasilan penyelengaraan pemerintahan. ”Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan itu salah satunya lewat keberhasilan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pelayanan harus baik,” ucap Arif.

Untuk ke depannya, Arif berharap ada kerja sama konkrit antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Ombudsman dalam menyamakan persepsi dan ukuran-ukuran indikator, khususnya pelayanan.

”Terkadang indikator pelayanan yang baik dari ombudsman berbeda indikatornya dengan teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal ini yang menyebabkan ketidakserasian dalam hal penilaian pelayanan. Ke depan, diharapkan kita membuat MoU (nota kesepahaman), agar serasi antara apa yang diingingkan ombudsman dan perbaikan yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri,” tutup Arif.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Pro­vinsi Kepulauan Riau Lagat Parroha Patar Siadari dalam men­je­laskan, ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tugas Ombudsman yang terutama adalah mengawasi pelayanan publik untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya.

Lagat menyebutkan, untuk periode Mei-Juli 2017, Provinsi Keulauan Riau telah masuk zona kepatuhan dengan nilai 74,85. Artinya, baru masuk dalam kategori sedang. Karena, lanjut dia, harus dilakukan perbaikan-perbaikan sejak saat ini, supaya ke depannya lebih baik lagi sehingga bisa masuk ke zona hijau. ”Mudah-mudahan dengan asistensi yang dilakukan oleh teman-teman termasuk dari Ombudsman, ada upaya untuk memperbaiki kinerja yang ada,” tuturnya.(rna)

Advertisement
loading...