Iklan
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menerima dokumen Ranperda dari Ketua DPRD Natuna Yusripandi, didampingi Wakil ketua I Hadi Candra dan Wakil Ketua II Daeng Ahmar. F. Aulia Rahman/batampos.co.id

batampos.co.id – Enam fraksi di DPRD Natuna menyetujui enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan pemerintah daerah menjadi Perda dalam paripurna pendapat akhir fraksi di DPRD Natuna, Kamis (19/7).

Iklan

Enam Rarperda yang disetujui DPRD di antaranya, Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Ranperda Kawasan Tanpa Asap Rokok, Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Retribusi Perpajangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Ranperda Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.

Dalam pandangan fraksi tersebut, juga terdapat saran dan pendapat yang mengharapkan lebih ditingkatkannya kinerja pemerintah daerah dalam beberapa sektor. Seperti, pandangan Fraksi Gerindra dan Nasdem (Gernas). Diterbitkannya Perda nantinya setelah disahkan dapat dilaksanakan sesuai aturan ditentukan.

Anggota Fraksi Gernas, Marzuki mengatakan pemerintah harus mampu mengayomi seluruh elemen masyarakat dan mengedepankan akuntabilitas dan tansparansi dalam penyelenggaraaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Juga mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan mementingkatkan kepentingan pribadi dan golongan.

”Fraksi Gernas juga mengharapkan tetap terjaganya keharmonisan antarmasyarakat dan pemimpin, dan mampu meminimalisir setiap perpecahan dalam daerah,” ujar Mazuki.

Marzuki juga mengatakan, peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal daerah juga diharapkan dapat memberikan hidup layak dan sejahtera kepada masyarakat sebagai tujuan akhir. Karena, sejauh ini belum terdapat investasi yang berkembang di Natuna.

Selain itu, Marzuki menyinggung soal barang milik daerah, agar dipergunakan sesuai peruntukan. Misalnya, kendaraan dinas pemerintah tidak ada lagi berkeliaran di hari libur atau tidak sesuai peruntukan yang ditentukan.

”Kami berharap, ada penertiban penggunaan barang milik negara supaya tidak timbul kecemburuan dan kerusuhan di tengah masyarakat, untuk menjaga kedamaian bersama,” ujar Marzuki. Enam Ranperda tersebut akan diserahkan ke Gubernur Provinsi Kepri untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Perda.(arn)