Iklan
Sigit Prabowo. F. Slamet/batampos.co.id

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan mengendus dugaan penyelewengan penggunaan dana desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. ”Sudah di tingkat penyelidikan intel,” ungkap Kajari Bintan, Sigit Prabowo.

Iklan

Namun setelah dihitung, kerugian negara yang ditimbulkan masih di bawah Rp 100 juta. Sementara biaya operasional penanganan satu kasus korupsi yang diberikan negara ke Kejari Bintan sebesar Rp 150 juta. Yakni Rp 50 juta untuk penanganan selama di tingkat penyelidikan dan Rp 100 juta untuk penanganan selama di tingkat penyidikan.

”Jangan sampai biaya operasional lebih besar dari kerugian negara yang kita terima. Lebih besar pasak daripada tiang,” katanya.

Karena itu ia meminta Kasi Pidsus untuk menyimpulkan sebab melihat kerugian yang sedikit dan ada upaya pengembalian. ”Kalau kerugian negara yang ditimbulkan masih di bawah biaya operasional sesuai instruksi pimpinan untuk dipertimbangkan,” katanya.

Soal target, dimana Kejari Bintan ditargetkan menangani 1 kasus korupsi? Ia menjawab ”Insya Allah mudah-mudahan masih bisa terkejar, untuk setidaknya naik di tingkat penyidikan dulu,” katanya.

Sigit juga membantah kabar adanya sucses fee sebesar Rp 5 juta dalam pendampingan dana desa. ”Tidak ada itu. Siapa yang minta? Saya tidak pernah memerintahkan itu. Untuk pendampingan dana desa gratis. Kadang mereka ngaku-ngaku dan ada begitu nyatut nama saya, namun begitu dikonfirmasi nomornya beda,” katanya.

Selain menyelidiki tindak korupsi di Desa Lancang Kuning, Kejari juga sedang menyelidiki pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. (met)