batampos.co.id – Pemerintah pusat boleh saja mengklaim angka kemiskinan di negeri ini turun. Namun fakta di sejumlah daerah, termasuk Kepri, menunjukkan hal yang bertolak belakang. Warga miskin di Kepri terus meningkat seiring dengan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.
Hari baru saja dimulai, pria itu mendatangi tempat pembuangan sampah di Komplek Baloi Indah, Jalan Gunung Daik, Batam, Rabu (18/7). Namanya Riski, berusia 19 tahun. Sekitar pukul 06.05 WIB, Riski sudah berjibaku dengan tumpukan sampah. Pagi itu, ia sibuk memilah-milah barang bekas.
Warga pemukiman rumah liar (ruli) Anggrek Mas di Batam Kota ini mengaku sudah setahun belakangan memulung barang bekas. Sebab, ia sulit mencari pekerjaan. Pendidikannya tidak memadai untuk mendapatkan kerja. Ia tidak tamat sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Nggak lulus. Tadinya SMK swasta,” ujarnya sambil memasukkan beberapa kardus ke motor Honda Astrea yang catnya sudah kusam.
Motor itu milik keluarganya yang sudah dimodifikasi untuk menjadi tempat barang bekas.
“Tadinya jalan bawa karung. Gantian sama mamak (ibu). Mamak ada di perumahan lain. Nanti saya jemput sehabis dari sini. Jangan difoto ya Kak,” katanya mengingatkan.
Riski, anak kedua dari lima bersaudara. Kedua orangtuanya juga bekerja sebagai pemulung. Dulunya, ayahnya bekerja sebagai operator di Mukakuning, Batam. Kadang juga jadi tukang bangunan kalau ada yang meminta. Sedangkan ibunya murni ibu rumah tangga. Namun belakangan ibunya ikut memulung barang bekas setelah ayahnya tidak memiliki pekerjaan tetap.
Mereka tinggal di rumah bangunan setengah permanen. “Sudah setengah beton campur papan dan triplek,” ungkapnya.
Riski menyebutkan orangtuanya kadang masih menerima kupon kalau ada pasar murah atau bantuan dari pemerintah.
“Biasanya Pak RT kasih. Rata-rata tetangga juga dapat,” ungkapnya sambil permisi melanjutkan pekerjaannya.
Nun jauh di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, seorang bocah usia empat tahun kekurangan gizi. Sofinka Putri memiliki berat badan 11 kilogram saja. Pahanya kecil serta tulang dengkul sedikit lebih menonjol menambah kesan Sofinka menderita kurang gizi.
Indikasi kekurangan gizi Sofinka diketahui setelah petugas kesehatan mendatangi rumah orang tuanya, Okta, di Dabo Lama. Rumah yang ditempati Okta, suami, dan anaknya juga terbilang sederhana. Rumah panggung seluas 4×5 meter. Berdinding papan dan beratap seng berwarna cokelat karena berkarat.
Tepat di bawah rumah panggung itu terdapat danau bekas tambang timah beberapa puluh tahun lalu. Air yang tergenang berwarna kuning. Sampah-sampah mengapung di atasnya.
Okta menceritakan anaknya memang tidak suka makan asupan berupa biskuit yang diberikan oleh Puskesmas. Menurut Okta, ia selalu memberikan nasi dan lauk alakadarnya, tetapi Sofinka lebih suka jajan untuk anak-anak.
“Jely dan jajan lainnya dia (Sofinka) memang suka. Tapi makan nasi dan asupan yang diberikan dia tidak suka,” kata Okta ketika ditemui di rumahnya, Minggu (15/7).
Wanita berusia 25 tahun ini menyebutkan, ia tidak bisa menyiapkan makanan dengan gizi yang cukup karena tidak memiliki uang. Suaminya yang biasanya melaut hanya bisa bekerja serabutan seperti tukang bangunan kalau ada yang membutuhkan.
Kepala Puskesmas Dabo, dr Yan Cahyadi Anas, menjelaskan Sofinka tidak masuk dalam katagori gizi buruk seperti marasmus yakni kekurangan energi protein atau kekurangan protein. Sofinka hanya kekurangan gizi sehingga berat badannya kurang dibandingkan umur anak tersebut.
“Kalau anak penderita gizi buruk tentunya diikuti sejumlah penyakit lainnya seperti TBC. Penderita juga mengalami rambut rontok hingga hampir botak, kulit keriput dan sebagainya,” kata dr Yan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri Zulkifli mengatakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau meningkat tahun ini. Berdasarkan data termutakhir, pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 131.676 orang atau 6,20 persen dari jumlah penduduk Kepri. Jumlah ini bertambah sebesar 3.250 orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2017 yang jumlahnya 128.426 orang atau 6,13 persen dari jumlah penduduk Kepri.
Sumber utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Maret 2018. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Dengan pendekatan ini pula, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dan makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
“Pengukuran jumlah warga miskin ini berdasarkan pengeluaran masyarakat per kapita per bulan. Berapa (biaya) yang dikeluarkan perorang setiap bulannya,” ujar Zulkifli kepada Batam Pos, Jumat (20/7)
Jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan dua kali setahun, pada tahun 2015 dan 2016 fluktuatif. Namun pada tahun 2017 hingga Maret 2018, penduduk miskin terus meningkat. Sementara garis kemiskinan terus meningkat dari periode ke periode sejak tahun 2015.
Berdasarkan data BPS, pada Maret 2015 jumlah warga miskin di Kepri sebanyak 122.400 orang atau 6,24 persen dari jumlah penduduk. Kemudian pada September 2015 sebanyak 114.800 orang (5,78 persen). Lalu Maret 2016 sebanyak 120.400 orang (5,98 persen) dan September 2016 sebanyak 119.100 orang (5,84 persen).
Jumlah warga miskin di Kepri pada Maret 2017 sebanyak 127.370 orang atau 6,06 persen dari jumlah penduduk. Lalu pada September 2017 naik. Jumlahnya sebanyak 128.426 orang atau 6,13 persen dari jumlah penduduk Kepri. Angka ini naik 7,79 persen dari September 2016.
Adapun jumlah penduduk Provinsi Kepri pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.082.694 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Batam sebanyak 1.283.196 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 41.412 jiwa.
Saat itu, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat 896.931 orang per Agustus 2017. Dengan lapangan pekerjaan utama terbesar adalah sektor perdagangan (235.539 orang). Sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 69.160 orang.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, Doli Boniara mengatakan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) di tujuh kabupaten/kota di Kepri pada tahun 2017 jumlah warga miskin sebanyak 47.690 kepala keluarga (KK). Angka kemiskinan tertinggi di Kota Batam. Jumlah penduduk miskin di kota industri ini sebanyak 28.674 KK.
“22.555 KK masuk katagori sangat miskin. Sedangkan 6.119 KK dinyatakan miskin,” ujar Doli Boniara, beberapa waktu lalu. (Selebihnya lihat tabel).
Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan turun naiknya angka kemiskinan. Selain tingkat pengangguran, tingginya angka migrasi warga dari luar daerah ke Kepri, khususnya ke Batam, juga memicu naiknya jumlah warga miskin.
***
Lalu bagaimana dengan garis kemiskinan? Garis kemiskinan ini adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Bila di atas angka garis kemiskinan berarti seseorang dianggap tidak dikatagorikan miskin. Sebaliknya, bila di bawah angka garis kemiskinan penduduk dianggap miskin.
Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan pada Maret 2015 Rp 448.652 per kapita per bulan, dan September 2015 Rp 480.812 per kapita per bulan. Lalu pada Maret 2016 Rp 490.157 per kapita per bulan, dan September 2016 Rp 502.653 per kapita per bulan.
Selama periode Maret 2017 sampai September 2017, garis kemiskinan naik sebesar 4,44 persen yaitu dari Rp 513.237 per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 536.027 per kapita pada September 2017. Kemudian pada Maret 2018, garis kemiskinan naik lagi Rp 559.291 per kapita per bulan.
Kepala BPS Kepri Zulkifli mengatakan, pengukuran garis kemiskinan terukur dengan melihat tingkat inflasi yang terjadi di Kepri. Pada tahun lalu inflasi di Batam relatif rendah. Sebabnya, pelemahan ekonomi Kepri. Ketika terjadi pelemahan ekonomi, masyarakat yang terlalu dekat pada ambang garis kemiskinan dan tidak mampu bertahan akhirnya terjungkal masuk katagori miskin.
“Kenaikannya (garis kemiskinan) sekarang tidak terlalu tajam. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” tegas dia.
Zulkifli pun yakin, pada paruh kedua tahun 2018, ekonomi Kepri akan terus membaik. Pada triwulan pertama saja ekeonomi Kepri mulai bangkit kembali dengan angka 4,47 persen. Dengan pulihnya ekonomi Kepri, dia pun berharap kondisi kembali normal dan jumlah warga miskin turun lagi.
“Saya rasa (Ekonomi Kepri) sudah membaik. Upaya pemerintah sudah luar biasa untuk mendorong (pertumbuhan) ekonomi Kepri,” katanya.
Kepala Bidang Statistik Dasar BPS Kepri Rahmad Iswanto menjelaskan, BPS Kepri mencatat peran komoditi makanan berpengaruh lebih besar ketimbang komoditi bukan makanan terhadap garis kemiskinan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 67,48 persen.
“Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan September 2017 yakni sebesar 67,60 persen,” ujar Rahmad Iswanto.
Beras, terang Rahmad, masih menjadi komoditi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan. Di wilayah perkotaan besarannya mencapai 16,51 persen, sedangkan di wilayah perdesaan lebih besar lagi mencapai 23,10 persen. Adapun komoditi terbesar nomor dua adalah rokok kretek filter. Baik di perkotaan atau di perdesaan, faktor ini juga punya pengaruh yang besar. Untuk di wilayah perkotaan sebesar 8,90 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 9,90 persen.
“Baru urutan penyumbang kemiskinan nomor ketiga berbeda. Di wilayah perkotaan disebabkan daging ayam ras sebesar 4,31 persen, dan di wilayah perdesaan disebabkan gula pasir sebesar 4,58 persen,” papar Rahmad.
Sementara untuk komoditi non makanan, urusan perumahan menjadi yang pertama dalam menyumbang garis kemiskinan yang tinggi di Kepri. Di wilayah perkotaan, peranan perumahan mencapai 9,79 persen, sedangkan di perdesaan 8,29 persen. Lalu untuk bensin, di wilayah perkotaan ada di peringkat nomor tiga, setelah listrik. Berbeda dengan di perdesaan yang lebih menjadikan bensin sebagai pengaruh nomor dua ketimbang listrik.
“Di perkotaan, persentase listrik sebesar 6,03 persen, dan di perdesaan sebesar 2,81. Di perkotaan, bensin berpengaruh 4,24 persen, dan di perdesaan 2,89 persen,” beber Rahmad.
***
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Gusti Raizal Eka Putra menyebutkan tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat perumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan penduduk miskin di Kepri. Pada tahun 2017 lalu, ekonomi Kepri hanya tumbuh 2,01 persen (yoy), sementara itu angka inflasi tercatat 4,02 persen membuat jumlah penduduk miskin di Kepri meningkat.
Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kepri yang dirilis pada Mei lalu, BI Kepri mengungkapkan pada periode Maret 2017, tercatat penduduk miskin sebanyak 125.370 orang atau 6,06 persen dari total penduduk Kepri. Sementara pada September 128.462 orang penduduk yang masuk dalam katagori miskin atau 6,13 persen dari total penduduk.
Garis kemiskinan juga tercatat meningkat menjadi sebesar Rp 536.027 per bulan per kapita atau tumbuh 6,64 persen (yoy), dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 502.653 per bulan per kapita. Peningkatan garis kemiskinan pada September 2017 lebih tinggi dibandingkan bulan Maret sebesar 4,71 persen (yoy).
Namun peningkatan garis kemiskinan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu periode 2014-2016 sebesar 8,81 persen yang sejalan dengan laju inflasi yang relatif terjaga.
Gusti mengungkapkan konsumsi rumah tangga masih melanjutkan perlambatan pada triwulan I 2018. Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat 6,50 persen (yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 6,61 (yoy). Perlambatan konsumsi diperkirakan sebagai dampak dari pelemahan ekonomi pada tahun 2017.
Berdasarkan jenis barang yang dikonsumsi, perlambatan terjadi pada konsumsi non makanan menjadi sebesar 7,06 persen (yoy). Melambat dibanding triwulan IV 2017 sebesar 5,69 persen (yo), sama dengan periode sebelumnya yang juga tumbuh 5,69 persen (yoy).
Pelemahan konsumsi terkonfirmasi dari hasil survei konsumen yang berada pada leve pesimis. Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada level pesimis tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat.
Secara rata-rata IKK triwulan I 2018 sebesar 96,19, sedikit lebih tinggi dibanding IKK periode triwulan sebelumnya sebesar 96,14. Namun masih berada pada level pesimis (di bawah 100). Indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama juga mengalami penurunan pada triwulan I 2018 menjadi 101,00 dari 105, 33 pada triwulan IV 2017.
Perlambatan konsumsi juga tercermin dari perlambatan kredit konsumsi. Pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 6,61 persen (yoy). Lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,90 persen (yoy).
Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) melambat menjadi 3,80 persen (yoy) dibanding triwulan sebelumnya sebesar 6,85 persen (yoy).
Sementara kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multiguna tumbuh menguat. Penguatan KKB sejalan dengan pendaftaran kendaraan baru yang meningkat walaupun masih mencatatkan kontraksi menjadi sebesar 3,82 persen (yoy). Lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,69 persen (yoy).
“Pada triwulan II 2018, konsumsi diperkirakan akan menguat ditopang peningkatan belanja untuk Ramadan dan Idul Fitri,” kata Gusti.
Pada Juni 2018 lalu, inflasi Kepri tercatat 1,14 persen (month to month) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencatatkan masing-masing 0,16 persen (mtm) dan 0,59 persen (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri pada Juni 2018 tercatat 4,06 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Mei 2018 sebesar 3,96 persen (yoy) dan lebih tingi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,12 persen (yoy).
***
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) DPRD Kepri Tahun 2017, Taba Iskandar mengatakan capaian kinerja pada masa kepemimpinan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dua tahun belakangan ini mengalami kemunduran.
“Dari beberapa indikator yang menjadi tolok ukur. Hasil yang kita dapati adalah, capaian kinerja kepemimpinan Gubernur Kepri dua tahun belakangan mengalami kemunduran,” ujar Ketua Pansus LKPj Taba Iskandar saat rapat istimewa di Gedung DPRD Kepri, akhir Mei lalu.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Kepri tersebut menjabarkan, dari hasil penilaian, didapati beberapa indikator yang sungguh memprihatikan. Seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka meningkat. Sementara di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Kepri menurun.
Taba menyebutkan, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepri terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 5,78 persen, tahun 2016 naik menjadi 5,84 persen dan 2017 kembali naik menjadi 6,13 persen.
Selain itu, secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Tahun 2015 sebanyak 125.020 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 128.430 jiwa atau naik sebanyak 3.410 jiwa. Kondisi ini berbeda dengan kondisi nasional 2017 yang secara nasional malah menurun.
Di sektor lapangan kerja, Pemprov Kepri gagal membuat terobosan membuka lapangan kerja. Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri tahun 2017 mencapai 7,16 persen, mengalami peningkatan dibandingkan 2013 sebesar 5,63 persen.
“Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepri paling tinggi,” paparnya.
Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi pada 2017 menurun menjadi 2,01 persen. Padahal sebelumnya pada 2016 pertumbuhan ekonomi 5,03 persen dan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 6,02 persen.
Selain angka-angka tersebut, kinerja anggaran Pemprov Kepri dinilai pansus memprihatinkan. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kepri saat ini 39,88 persen yang masih bersumber Pendapatan Transfer dan 0,021 persen bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Provinsi Kepri masih bergantung dari pemerintah pusat sebesar 39,88 persen untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
Terhadap pengelolaan pendapatan daerah, pansus memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan kajian atas potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pendapatan daerah. Kedua, membentuk tim khusus untuk mendorong pencapaian realisasi pendapatan. Pasalnya, realisasi penerimaan yang telah ditetapkan banyak yang tidak mencapai target.
Ditambahkan Taba, selain Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Alokasi Umum dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang sesuai target ditetapkan, seluruh jenis pendapatan belum mencapai target yang ditetapkan.
Capaian terendah adalah retribusi daerah yang hanya mencapai 4,98 persen dari target yang ditetapkan. “Kritikan yang kita sampaikan ini berdasarkan fakta yang ada. Gubernur harus melakukan evaluasi atas kinerja dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri,” saran Taba Iskandar.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan bahwa pada 21 Mei lalu seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. Menurut Jumaga, rekomendasi yang diberikan DPRD harus menjadi media evaluasi bagi kepemimpinan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
“Seluruh rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan Pansus telah disetujui oleh seluruh fraksi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,” tegas Jumaga.
Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri Doli Boniara mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan, ada beberapa upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri. Antara lain melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial.
Menurut Doli, dari beberapa program pengentasan kemiskinan yang sudah dijalankan, pada 2017 lalu pihaknya menargetkan program pengentasan kemiskinan 14.547 KK di seluruh Kepri. Realisasi tersebut tercapai sekitar 99,86 persen atau sebanyak 14.526 KK. Jumlah ini belum sampai sepertiga dari 47.690 KK yang dinyatakan sangat miskin dan miskin.
“Program yang sudah berjalan seyogyanya telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Evaluasi ini, kita lakukan setahun dua kali. Yakni pada Juni dan Desember,” tutup Doli. (uma/jpg/aya/wsa/cha)