Iklan
ilustrasi

batampos.co.id – Untuk mendorong pengembangan Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kepri agar lebih bergairah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong beroperasinya PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Iklan

Jamkrida sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dianggap dapat mendekatkan pelaku UMKM kepada akses permodalan yang selama ini sulit dicapai.”Kendala pertumbuhan UMKM selama disebabkan karena pembiayaan,” kata Kepala OJK Kepri Iwan M Ridwan baru-baru ini.

Menurut Iwan, kendala pertumbuhan UMKM adalah soal pembiayaan. Persentasenya cukup besar mencapai 78 persen. Bank sebagai pemilik akses pembiayaan masih belum percaya dengan kemampuan UMKM. Karena UMKM belum mampu meletakkan jaminan.

“Makanya sulit berkembang. UMKM belum bisa memberikan kontribusi maksimal karena kesulitan kembangkan produksi dan jasa. Alasannya adalah karena kesulitan biaya,” paparnya.

Pertumbuhan kredit UMKM di Kepri pada Akhir Maret 2018 berada di angka 6,35 persen (yoy). Lebih tinggi dibanding pertumbuhan kedit UMKM periode yang sama tahun lalu yang tumbuhn 5,3 persen. Jika Jamkrida ada, maka potensinya bisa lebih tinggi lagi.

“Potensi nasional yang digarap sekitar Rp 314 triliun. Jamkrida telah menangani sekitar Rp 200 triliun. Sedangkan Rp 114 miliar digarap Jamkrida seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Pada awalnya Jamkrida di Kepri hampir terealisasi. Melalui Perda Nomor 1 Tahun 2015, Jamkrida Kepri telah dibentuk. Namun pemerintah provinsi belum membahas mengenai Perda penyertaan modal kepada Jamkrida Kepri. Padahal itu merupakan syarat penting untuk mendapatkan izin dari OJK.

Sedangkan Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri Syamsul Bahrum membenarkan bahwa Jamkrida telah dibentuk sejak 2015.

“Namun hingga saat ini, Jamkrida Kepri belum bisa beroperasi karena terkendala anggaran.

“Perda penyertaan modal juga belum dibahas di DPRD padahal mutlak sebagai dasar hukum penyertaan modal,” ungkapnya.

Anggara yang dibutuhkan untuk menjalankan Jamkrida Kepri sekitar Rp 30 miliar. Sekitar Rp 25 miliar dibutuhkan untuk penyertaan modal awal. Sementara Rp 5 miliar dana sisanya digunakan untuk persiapan hingga biaya operasional awal. (leo)