batampos.co.id – Permasalahan terbesar dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Batam adalah terjadinya kebocoran retribusi parkir. Akibatnya uang yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan potensi yang sebenarnya.

Iklan

Padahal, potensi pendapatan daerah dari sektor ini ditaksir bisa mencapai puluhan miliar pertahun. Namun pemerintah hanya memasang target yang sangat rendah. Rata-rata Rp 10 miliar per tahun. Target ini pun sering tidak tercapai.

Tahun 2018 ini Pemko Batam menargetkan Rp 10 miliar dari retribusi parkir. Jika ditotal dengan data jumlah kendaraan dari tahun ke tahun hingga Agustus 2017, kendaraan roda dua di Batam tercatat di Ditlantas Polda Kepri mencapai 586.830. Sedangkan untuk roda empat 128.829 unit. Jumlah ini terus bertambah seiring penambahan kendaraan bermotor.

“Retribusi parkir baru Rp 3 miliar dari target Rp 10 miliar. Padahal potensinya bisa mencapai Rp 75 miliar. Jadi apa yang disampaikan Dishub Batam kalau potensi parkir yang belum terkelola tak lepas dari kondisi ekonomi Batam itu saya pikir tidak benar,” tegas anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba, Minggu (5/8).

Angka Rp 75 miliar ini, lanjut Mulia bisa tercapai bila parkir tepi jalan umum dikelola dengan baik dan transparan. Bayangkan, Jika diasumsikan, satu sepeda motor parkir sekali dalam sehari, maka potensi pendapatannya Rp 1.000 dikali 586.830. Setahun menjadi Rp 211,1 miliar. Anggap saja seperempat sepeda motor yang parkir yakni Rp 52 miliar.

Sementara potensi parkir roda empat dengan asumsi satu mobil satu kali parkir, maka potensinya Rp 2.000 dikali 128.829 mobil. Setahun Rp 92,7. Jika seperempat dari jumlah mobil saja yang parkir sudah Rp 23 miliar.

“Potensinya sangat luar biasa sekali. Jadi kalau hanya capai Rp 3 miliar, malu kita sebagai orang Batam,” sesalnya.

Selain dari sisi potensi, Mulia juga mengkritisi dari setoran yang diterima petugas Dishub Batam. Bayangkan saja, satu titik parkir yang bisa memungut retribusi Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu. Namun hanya disetorkan Rp 30 ribu sampai Rp 60 ribu ke Dishub. Angka ini sangat tidak logis dan jelas merugikan potensi pendapatan asli daerah Batam.

“Bandung saja yang hampir sama dengan Batam potensi retribusi parkirnya bisa di atas Rp 50 miliar. Kenapa kita hanya Rp 10 miliar. Itu pun sangat sulit tercapai,” tutur Mulia.

Ia juga mempertanyakan defisit anggaran ratusan miliar yang dialami pemko. Sementara potensi yang jelas di depan mata, tidak dimaksimalkan. “Saya pikir wali kota harus segera mengingatkan dinas penghasilnya, khususnya sektor parkir. Jangan bekerja asal jadi saja. Bila perlu ganti juga kepala dinasnya,” tegas Mulia.

Hal ini bukan karena suka atau tidak suka, mengingat defisit anggaran yang kian menghawatirkan sudah seharusnya wali kota mengambil sikap. Terutama pada dinas-dinas yang tidak mampu memaksimalkan sumber pendapatannya. Penempatan kepala dinas, lanjut dia, juga harus mengedepankan kemampuan dan keahlian seseorang sesuai bidang yang ditekuninya.

“Saya malu lihat capaian retribusi parkir. Pola pengelolaan seperti ini harus diakhiri, potensi parkir kita sangat besar. Kalau tidak mampu ya mundur dan ganti yang bagus. Bila perlu fit and proper test untuk calonya,” jelas Mulia.

Seorang juru parkir sedsng mengatur kendaraan yangvakan keluar dari area parkir dikawasan Nagoya, Senin (19/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang menilai perlu keberanian gubernur untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) parkir berlangganan. Sehingga Bila ini dilakukan, kebocoran retribusi parkir akan bisa diminimalisir. Parkir berlangganan ini dibayarkan setiap tahun, ketika seorang pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan.

“Namanya retribusi, pelayanan dulu baru dikutip. Tapi kalau gubernur berani mengeluarkan sk-nya dan menyampaikan ke pusat, saya pikir sah-sah saja. Kita sampaikan kondisi Batam dan potensi PAD, bila ini tidak diterapkan,” kata Sallon.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak mempertanyakan kinerja dinas perhubungan Batam, sehingga retribusi parkir terus menjadi masalah krusial di setiap tahun. Padahal, awal tahun 2017 lalu, pemerintah daerah sudah melakukan penambahan titik-titik parkir, namun tidak berbanding lurus dengan potensi retribusi parkir.

“Titik bertambah, uang tidak berubah. Disinilah perlu kebijakan wali kota,” sesal Jefri.

Wali Kota harus mampu mengevaluasi lagi potensi rill titik parkir di Batam. Sebab, kata Jefri, berdasarkan hasil sidak beberapa waktu lalu, satu titik parkir di Batam, mampu memungut uang Rp 250 ribu sampai Rp 350 ribu setiap harinya. “Disetor hanya Rp 30 ribu. Tidak bisa tidak, pemko wajib mengevaluasi potensi parkir ini,” tegas Jefri.

Evaluasi potensi titik parkir juga perlu dilakukan. Sebab, bila ini terus dibiarkan akan memperkaya segelintir orang mengatasnamakan pengelola parkir. “Kalau seperti ini terus, sama saja dishub memperkaya preman lapangan,” jelasnya. (rng)