batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak lagi menanggung obat Trastuzumab.
Sejak 1 April 2018, obat Trastuzumab dihentikan penjaminannya oleh BPJS Kesehatan. Jika memang begitu, haruskah pasien kanker payudara tetap wajib mengonsumsi obat? Ini yang membuat pasien kanker payudara belakangan merasa resah.
Pakar Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI), Agung Waluyo, menjelaskan Trastuzumab adalah terapi adjuvan dari regimen pengobatan kemoterapi. Trastuzumab sendiri adalah kemoterapi.
“Penggunaan Trastuzumab sendiri umum digunakan untuk Kanker payudara yang sudah mengalami metastase (penyebaran),” jelasnya kepada JawaPos.com, Senin (6/8).
Seperti pada kemoterapi yang lain, kata Agung, Trastuzumab juga memiliki efek samping seperti gangguan saluran cerna. Di antaranya seperti diare, gastritis, gangguan mukosa mulut, lemah/lelah, sesak, anemia, dan sakit kepala.
Lalu bagaimana jika pasien BPJS tak sanggup membayar obat Trastuzumab? Apakah akan menghambat penyembuhannya?
Pria yang fokus di bidang Keperawatan Medikal Bedah itu menjelaskan alternatif jika tidak ada Trastuzumab, maka pasien dapat diberikan jenis kemoterapi lain seperti Tamoxifen. Namun, bukan berarti harganya terjangkau oleh semua pasien.
“Mungkin saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi jika pasien kanker payudara tidak mendapatkan kemoterapi, bukan tidak mendapatkan Trastuzumab. Jika pasien kanker payudara tidak mendapatkan kemoterapi, maka kanker akan terus tumbuh dan kemungkinan besar akan meluas ke tempat lain (metastase),” ujarnya.
Trastuzumab adalah obat yang aman, bermutu dan berkhasiat yang perlu dijamin aksesbilitasnya dalam rangka pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Formularium Nasional 2018 yang ditetapkan pada 28 Desember 2017. Di halaman 66 pada poin 43 keputusan itu menyebutkan secara tegas bahwa Trastuzumab diberikan pada pasien kanker payudara metastatik dengan HER 2 positif.
(ika/JPC)