batampos.co.id – Kubu koalisi Prabowo Subianto semakin mematangkan diri menghadapi pilpres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono mengatakan, rencananya hari ini Prabowo akan mengumumkan cawapresnya. Namun, dia tidak mau membuka siapa sosok yang akan menjadi pendamping ketua umum Partai Gerindra itu.

Jika hari ini diumumkan, maka kemungkinan pada 10 Juli akan dilakukan deklrasi capres–cawapres yang akan diusung Partai Gerindra bersama rekan koalisinya. “Yang pasti sudah ada satu nama di tangan Prabowo,” ucap Arief saat datang ke kantor KPU, Selasa (7/8).

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak pagi hingga petang kemarin menggelar musyawarah istimewa Majelis Syuro. Musyawarah yang digelar di kantor DPP PKS itu khusus membahas berbagai dinamika yang terkait kontestasi pilpres.

Sekitar pukul 19.00, Presiden PKS M Sohibul Iman didampingi Sekjen Mustafa Kamal dan sejumlah pengurus PKS menyampaikan hasil musyawarah istimewa itu.

Sohibul menyebut, ada tiga poin yang menjadi inti keputusan Majelis Syuro. Majelis Syuro memastikan PKS tidak memiliki niat sedikitpun untuk berpindah koalisi ke kubu pemerintah. ”PKS akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional,” kata Sohibul.

Poin kedua keputusan Majelis Syuro PKS adalah tetap mengawal hasil pembahasan Majelis Syuro sebelumnya, yang memutus sembilan kader menjadi capres dan cawapres dalam koalisi. Selain itu, PKS mengawal hasil ijtima GNPF Ulama, yang merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri maupun Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo.

”Poin ketiga, Majelis Syuro memberi mandat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS untuk membangun komunikasi dengan partai untuk membentuk koalisi,” kata Sohibul.

Terkait poin kedua, Sohibul menyatakan ada irisan antara keputusan Majelis Syuro dengan Ijtima Ulama terkait figur Salim. Namun, PKS dalam hal ini juga memberi dukungan, seandainya nanti yang terpilih sebagai cawapres adalah Abdul Somad.

”Dalam titik ini (rekomendasi Ijtima Ulama, red), siapapun nanti yang jadi cawapres Pak Prabowo, kami tidak masalah. Itu masih masuk koridor keputusan Majelis Syuro,” kata Sohibul.

Dalam hal komunikasi PKS dengan Gerindra, Sohibul juga menegaskan bahwa kedua partai secara de facto telah berkoalisi. Namun, koalisi de facto juga harus ditegaskan menjadi koalisi de jure. PKS dalam hal ini menunggu kepastian dari Prabowo.

”Saat ini Pak Prabowo kan pegang bola, tapi belum jelas mau dilempar ke UAS atau Habib Salim, di situlah kami terus melakukan komunikasi,” tegas Sohibul.

Sohibul menambahkan, hasil pembahasan Majelis Syuro ini juga sudah dikomunikasikan, kendati tidak bertemu secara fisik. Tidak hanya kepada partai koalisi, Sohibul juga melakukan komunikasi dengan kandidat cawapres. ”Tadi sambil musyawarah saya juga komunikasi dengan UAS. Di sisa tiga hari ini, boleh jadi perubahannya tidak jam per jam, tapi juga menit per menit,” katanya.

* Ketum Temui Jokowi, PAN Membelot?
Sementara itu, di kubu Jokowi, tak kalah percaya diri. Perkembangan terbaru, akan ada satu partai lagi yang bergabung ke kubu Jokowi. Jika hal itu benar terjadi, maka pengusung Joko Widodo akan menjadi sepuluh partai. Semakin gemuk.

Namun, nama partai yang akan bergabung masih dirahasiakan. Tapi selama ini, PAN lah yang aktif berkomunikasi dengan Jokowi.

Meski belum ada keterangan resmi dari PAN, namun tanda-tanda PAN membelok ke koalisi pemerintah semakin menguat. Selasa Kemarin (7/8), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diketahui melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun, usai bertemu orang nomor satu di pemerintahan itu, Zulkifli langsung kabur menghindari para jurnalis.

Zul yang kedatangannya tidak diketahui itu masuk ke Istana melalui pintu samping. Di halaman Wisma Negara, mobil dinasnya yang berplat nomor B 1707 RFS terlihat parkir. Sekitar pukul 16.40 WIB, Zul terlihat meninggalkan Istana tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.

Tanda-tanda masuknya PAN ke koalisi juga disampaikan politisi PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pria yang akrab disapa Pram itu mengatakan, jumlah partai pengusung Jokowi dikisaran sembilan dan sepuluh partai.

”Ya pokoknya lihat saja nanti yang dukung Pak Jokowi sembilan atau sepuluh parpol,” ujarnya di Istana Kepresidenan.

Apakah partai ke sepuluh itu PAN, Pram menjawab diplomatis. ”Pokoknya antara sembilan atau sepuluh,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kepala Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin meminta PAN untuk mengambil sikap yang jelas. Selama ini, dia menilai PAN terlihat malu-malu. ”Ada menterinya di kabinet. Kalau malu-malu nggak usah,” ujarnya.

Ngabalin lantas mengkritis sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang dinilai tidak proporsional dalam menyampaikan kritik. Menurutnya, menyebut semua yang dilakukan pemerintah sebagai hal yang salah tidaklah tepat. Padahal, ada wakil PAN di kabinet.

”Pak Amien Rais ngomongnya kayak comberan. Hari-hari maki orang, tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah,” kata dia.

Jika terus bersikap plin-plan dan setengah-setengah, Ngabalin sendiri berharap PAN tidak perlu masuk koalisi pemerintah. Dia khawatir, bukannya memperkuat, justru memperlemah. ”Bahkan mungkin selama ini orang-orang yang mendukung Pak Jokowi malah berhenti tidak mendukung,” pungkasnya.

Kabar akan adanya satu partai yang masuk koalisi pendukung Jokowi juga disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat datang ke kantor KPU RI kemarin (7/8). Dia datang bersama delapan sekjen partai koalisi. Ada Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Kedatangan para sekjen disambut Ketua KPU RI Arief Budiman beserta enam komisioner KPU. Di sela-sela bertemuan itu, Hasto mengatakan bahwa pihaknya datang bersembilan. “Kata teman-teman sekjen bisa menjadi 10,” ucap dia.

Usai pertemuan dengan ketua dan komisioner KPU, Hasto mengatakan kabar akan adanya satu partai yang bergabung dengan koalisi pemerintah, dia dapat dari para sekjen. Namun, dia enggan menyebutkan partai mana yang akan merapat ke kubu Jokowi. Apakah PAN atau PKS? Politikus asal Jogjakarta itu bungkam. “Ya, nanti kita lihat,” tutur dia.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, jika ada partai yang ingin mendukung, maka pihaknya pun akan menerimanya. Sebenarnya, sembilan partai sudah cukup. Jika ada satu partai lagi, kehadirannya akan memperkuat koalisi.

Anggota DPR RI itu mengatakan, saat ini pihaknya fokus menyiapkan pedaftaran. Para sekjen datang untuk menanyakan berbagai hal terkait pedaftaran. Tapi, dia belum mau menyampaikan kapan pasangan calon (Paslon) capres–cawapres yang diusung sembilan partai itu akan mendaftar. Yang pasti, kata dia, sehari sebelum mendaftar, pihaknya akan menyampaikan kepada KPU.

Johnny G Plate mengatakan, kerja sama dengan partai lain di luar koalisi masih tetap dimungkinan. Sebab, politik sangat dinamis. “Kami buka kerja sama sampai saat terakhir sesuai undang-undang,” ungkap dia.

Politikus asal NTT itu juga tidak mau membuka partai mana yang akan bergabung dengan koalisi Jokowi.
Abdul Kadir Karding juga tidak mau buka suara soal satu partai yang akan merapat ke kubu pemerintah. Dia mengaku tidak mengetahui partai mana yang akan bergabung. Pada prisipnya, tuturnya, pihaknya sangat terbuka kepada semua partai yang ingin bergabung. “Kalau teman-teman PAN mau bergabung, kami terbuka,” ungkap dia.(lum/far/bay)

Advertisement
loading...