batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun terus menjaga keberadaan suku asli Karimun yang ada di Pulau Kundur dan Pulau Karimun. Pembangunan di wilayah itu bahkan menjadi perhatian pemerintah.
”Mereka mendapatkan hak yang sama seperti warga yang lain. Untuk itu, dalam setiap pembahasan program pembangunan tempat-tempat yang menjadi domisli warga suku asli tetap menjadi perhatian kita,’’ ujar Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim kepada Batam Pos, Rabu (8/8).
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada kaitannya dengan warga suku asli harus melakukan pemantauan langsung ke permukiman warga.
Tujuannya, agar mengetahui apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Misalnya, pembangunan fasilitas jalan sebagai akses untuk memberikan kemudahan.
”Insya Allah, untuk akses jalan di permukiman warga suku asli telah kita realisasikan. Yakni, membuka akses jalan, sehingga bisa terhubung dengan permukiman yang lain. Selain itu, pihaknya juga menyediakan alat tangkap untuk masyarakat suku asli yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Sehingga bisa membantu meringankan biaya dari membeli alat tangkap,’’ jelasnya.
Bahkan, lanjut Anwar, beberapa tahun lalu ketika masih ada rehab rumah tak layak huni (RTLH) yang menggunakan dana sharing antara kabupaten dan provinsi, salah satu target pemerintah termasuk rumah warga suku asli. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap peduli terhadap masyarakatnya.
”Artinya, pemerintah tidak pernah meninggalkan masyarakat. Khususnya, ketika menjalankan program-program pembangunan,” bebernya.(san)