batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam telah berinovasi memperbaiki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan, IMB untuk rumah tinggal cukup memerlukan waktu tiga hari. Tetapi, pendapatan sektor ini hingga awal Agustus ini sangat minim. Baru tercapai 18,65 persen atau Rp 5,5 miliar dari target Rp 30 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan sempat bertemu dengan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) terkait ini. Masalh IMB adalah penyelesaian dokumen fatwaplanalogi di BP Batam tidak lancar.

“Sekitar 3.500 fatwaplanalogi tidak keluar dari BP Batam. Itulah asal mulanya kenapa IMB tak masuk ke Pemko Batam, tentu ini pengaruhi pendapatan retribusi kami,”keluh dia.

Ia mengungkpakna, pendapatan kini cukup kontras dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3 miliar perbulan. Tetapi sayang, tertahannya fatwaplanalogi di BP Batam berdampak negatif bagi penerimaan retribusi IMB.

“Dengan kondisi seperti ini, pendapatan menurun terus,” ucapnya.

Wakil wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, fatwaplanalogi merupakan syarat yang ditepakan bank untuk akad kredit. Dalam hal ini, ia mengingat akan janji Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo tentang penyederhanaan perizinan laha saat Rakerda REI Khusus Batam beberapa waktu lalu.

“Pak Lukita menyadari untuk terkait lahan butuh 13 sampai 14 persyaratan. Maka dari itu, beliau sampaikan akan pangkas jadi 3 sampai 4 persyaratan saja,” ucap dia.

IA menilai, jika janji tersebut berhasil direalisasikan, persoalan perizinan lahan termasuk fatwaplanalogi dapat berhasil.

“Kalau dipangkas saya yakin, mestinya harus cepat. Ini janji pak lukita saya hadir waktu itu saya hadir juga,”pungkasnya. (iza)

Respon Anda?

komentar