batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menunda Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai tranformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam hingga Pemilu Presiden (Pilpres) pada April 2019 usai.

“Saat ini pemerintah lagi fokus dengan persiapan Pilpres. Begitu juga semua menteri masih fokus pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” demikian keterangan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk, Kamis (9/8/2018).

Ia mendapatkan keterangan tersebut dari Dewan Kawasan (DK) Batam. Jadi mengatakan situasi tahun politik sangat tidak tepat untuk membahas persoalan sensitif seperti transformasi Batam dari FTZ ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Jadi juga mengungkapkan bahwa penundaan tersebut juga merupakan bagian dari usulan asosiasi pengusaha kepada Darmin dengan banyak pertimbangan.

“Mempertimbangkan situasi politik saat ini, maka keputusan Pak Darmin merupakan keputusan yang bijak,” paparnya.

Pilpres kata Jadi memiliki skala prioritas lebih besar daripada persoalan mengenai masa depan Batam.

“Ya masih ada skala prioritas yang lebih penting menyangkut negara ketimbang soal Batam,” katanya lagi.

Lalu, apakah penundaan ini membuat resah pengusaha. Jadi mengatakan tidak. “Saya kira tidak. Karena statusnya masih FTZ, maka investor bisa melanjutkan rencana investasinya. Lagipula rencana KEK bukan usulan pemerintah, tapi datang dari pemerintah daerah dan segelintir pengusaha,” katanya.

Sedangkan praktisi hukum Batam Ampuan Situemang situasi seperti ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah, BP Batam dan dunia usaha tentunya.

“Yang menentukan masa depan dan jalannya adalah kita sendiri. Kita tetap akan menentukan kebijakan dari pemerintah pusat. Dan yang penting di daerah harus selalu bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ungkapnya lagi.

Ia juga menilai pemerintah pusat juga saat ini sebenarnya sedang menunggu keinginan, permohonan dan kesepakatan dari pemerintah daerah dan dunia usaha di Batam.

“Seharusnya Pemko, BP dan pengusaha harus kompak bersama. Ada keaktifan dan kesepahaman yang sama, bukan malah usulan yang berbeda,” katanya.(leo)

Respon Anda?

komentar