batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri memilih menyerah untuk melawan defisit anggaran pada pelaksanaan APBD 2018. Tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan Pemprov Kepri untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah mengatakan efesiensi anggaran adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. ”Defisit APBD Kepri sudah Rp 350 miliar. Bukan Rp 530 miliar seperti yang disampaikan Banggar beberapa waktu lalu,” ujar Arif.
Nantinya, pada APBD Perubahan akan ada penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan yang harus ditunda terlebih dahulu. Namun sayangnya, Arif belum merinci apa saja kegiatan yang akan ditunda.
”Penundaan dilakukan untuk menutupi defisit dan menghindari terjadi tunda bayar di 2019 mendatang,” tegas Arif.
Menurutnya, kegiatan yang ditunda atau dialihkan tahun ini, tetap akan dilaksanakan pada pelaksanaan APBD 2019 mendatang. Apabila pembahasan APBD P 2018 ini sudah selesai, maka Tim TAPD dan Banggar DPRD Kepri akan melanjutkan dengan pembahasan APBD murni 2019.
”Kita maunya lebih cepat agar bisa dilanjutkan untuk pembahasan APBD murni 2019. Sehingga Kepri bisa kembali mendapatkan dana insentif daerah dari APBN,” tutup Arif.
Terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Tanjungpinang, Endri Sanopaka menilai tahun politik sekarang ini berpotensi menambah lebarnya defisit APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018. Ia berharap pelaksanaan APBD tahun ini tidak menimbulkan tunda bayar kepada pihak ketiga.
”Beberapa tahun berjalan ini, kita tidak melihat ada kerja keras dari Pemprov Kepri untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. (jpg)