batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang telah menyetujui Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang disampaikan Raja Ariza selaku penjabat wali Kota Tanjungpinang.
Walau sudah diterima, ada beberapa catatan yang mengiringi. Catatan itu diharapkan bisa diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran di tahun ini dan tahun depan.
Ketua Pansus LKPj APBD 2017, Petrus Sitohang menyebutkan dalam pengelolaan anggaran daerah diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi.
”Sehingga realisasi anggaran dan capaian anggaran dapat tercapai dan tidak menimbulkan sisa lebih anggaran,” ungkapnya.
Yang tidak kalah penting, adalah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. DPRD Tanjungpinang, kata Petrus, merekomendasikan agar ke depan perlu upaya-upaya peningkatan secara sistematis dan terarah untuk mengembangkan destinasi wisata Kota Tanjungpinang dan memberikan insentif pada pelaku-pelaku wisata.
”Khususnya masyarakat pelaku usaha pariwisata Kota Tanjungpinang,” tegas Petrus.
Dalam LKPj 2017 yang disampaikan, Ariza menyampaikan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diketahui pada 2017 kemarin, total pelaksanaan APBD Tanjungpinang mencapai Rp 913 miliar.
Ariza juga menyampaikan, laporan akhir target pendapatan anggaran Tahun 2017 secara keseluruhan sebesar Rp 958 miliar. Dari target tersebut, terdapat realisasi sebesar Rp 913 miliar atau sekitar 95,33 persen.
”Khusus pendapatan daerah realisasinya sebesar Rp 161.711.370.675 atau sekitar 104,307 persen dari jumlah yang ditargetkan,” terangnya.
Dengan disetujuinya LKPj ini, Ariza kini menyatakan pihaknya dan DPRD Tanjungpinang melanjutkan fokus pembahasan anggaran perubahan tahun ini. Hal ini menjadi kerja nyata di depan mata mengingat sebisa mungkin pembahasannya bisa rampung akhir bulan ini. ”Agar angka serapan tidak menumpuk di akhir tahun,” pungkas Ariza.(aya)