Jumat, 29 Maret 2024

Puskesmas Batal Dibangun, Anggota DPRD Batam Menyayangkan

Berita Terkait

batampos.co.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho menyayangkan batalnya pembangunan tiga puskesmas karena alasan defisit anggaran tahun ini.

Sebab, saat ini sarana kesehatan masyarakat yang paling dasar ini di Batam jumlahnya sangat minim, hanya 19 puskesmas saja yang tersebar se Batam. Sementara idealnya, di Batam minimal harus memiliki 40 puskesmas.

“Targetnya kan ahrusnya satu puskesmas itu maksimal melayani 30 ribu warga. Ini tidak, satu puskesmas harus menghandel empat kelurahan di satu kecamatan yang jumlah penduduknya hampir mencapai 100 ribu,” ujar Udin.

Ia menyayangkan pembangunan puskesmas yang seharusnya lebih prioritas dibandingkan pelebaran jalan, terpaksa tak dilakukan pembangunan lagi.

“Saya bingung dengan pemerintahan di Batam ini. Bagaiman sebenarnya mereka itu menyusun anggaran, bagaimana sebenarnya kriteria pembangunan yang masuk skala prioritas dan mana yang tidak. Yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat kan puskesmas, harusnya itu jadi prioritas lah untuk dibangun,” terang Udin.

Kalau misalnya alasannya puskesmas tak terbangun karena anggaran defisit, Udin menegaskan harusnya minimal satu puskesmas itu bisa dikerjakan di bulan Maret atau April lalu.

“Jangankan puskesmas, pembangunan 24 posyandu yang lebih kecil lagi lingkupnya, lebih kecil anggarannya saja yang usulan sejak 2017, sampai saat ini saja tak terbangun. Kalau menurut kami, boleh dilakukan pelebaran jalan, tapi jangan terlalu kebablasan anggaran itu semua diperuntukkan pelebaran jalan, bagilah dengan pembangunan yang lebih mengena dan dibutuhkan masyarakat, seperti misalnya puskesmas,” ujar Udin

ilustrasi

Sebelumnya Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Paroha Siadari menyayangkan di Batam jumlah puskesmas sangat minim dibandingkan jumlah pertumbuhan penduduknya yang semakin padat.

Data yang didapat oleh Ombudsman dari Dinas Kesehatan Kota Batam, sebenarnya rasio ideal itu satu puskesmas maksimal menangani 30 ribu warga. Namun untuk di Batam sendiri, lanjut Lagat, bahkan ada satu puskesmas seperti di Sagulung maupun Batuaji harus menampung atau menangani sebanyak 170 ribu warga.

“Jumlah itu kan sudah di luar rasio. Untuk di Batam, jumlah puskesmas yang ada hanya 19 untuk menghandel lebih dari satu juga lebih warga Batam. Jumlah itu sangat jauh dari mencukupi yang seharusnya minimal ada 40 puskesmas di Batam,” ujar Lagat.

Sebenarnya, lanjutnya, tahun ini ada dua puskesmas yang mau dibangun, ternyata dibatalkan karena defisit anggaran. Hal itu disayangkan oleh Lagat.

“Kami minta Pemko Batam agar jangan anggaran yang sudah dianggarkan yang langsung menyentuh pelayanan publik yang bisa dirasakan langsung masyarakat seperti keberadaan puskesmas atau pembangunan puskesmas itu diganggu. Kami tiga hari lalu meminta Kadis Kesehatan Batam, Pak Didi untuk mengawal honor atau gaji dari tenaga medis di puskesmas, agar jangan sampai tak terbayarkan. Itu sangat mengganggu pelayanan nantinya,” terang Lagat.

Lagat berharap kepada Pemko Batam agar lebih cerdas dalam memangkas anggaran. Harus dilihat dahulu anggaran tersebut digunakan untuk hal yang lebih menyentuh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami berharap untuk proyek yang besar dan tak menyentuh langsung ke masyarakat seperti kunker, ataupun bimtek, dapat ditunda atau disinergikan pembiayaannya ke provinsi atau ke pusat,” katanya.

Sementara saat melakukan rapat terbatas bersama Kadinkes Batam, Didi Sumaryadi pada Kamis lalu, Lagat mengatakan, Kadinkes Batam saat itu menyampaikan anggaran renovasi untuk mengoptimalkan fasilitas di sejumlah puskesmas dan unit layanan lainnya seperti pembelian alkes, terimbas rasionalisasi anggaran dari Rp 50 miliar menjadi hanya Rp Rp 14 miliar.

“Namun Kadinkes Batam kemarin memastikan bahwa honor para medis dan non PNS tidak akan ada masalah. Sehingga tidak akan mengganggu pelayanan ke masyarakat terkait pelayanan medis. Sementara hibah DAK kesehatan dari APBN yang biasanya diterima Rp 50 miliar, hanya menjadi Rp 3,5 miliar tahun ini,” ujar Lagat.

Terkait pemberian vaksin MR ke masyarakat, Lagat menegaskan juga masih bermasalah karena stigma halal-haram beberapa waktu lalu, masih belum melekat pada sebagian besar masyarakat di Batam yang berimbas banyak masyarakat yang menolak anaknya di vaksin.

Tak hanya di Batam, lanjut Lagat. Di kabupaten/kota lainnya di Kepri pun juga sama kondisinya dengan di Batam, masih banyak masyarakat yang enggan membawa anaknya ke klinik atau puskesmas untuk di vaksin MR. Sehingga pemberian vaksi MR yang diprogramkan pemerintah pusat di Kepri juga belum bisa mencapai target.(gas)

Update