Semua Anggota KPU Terima Fee



Kasus dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan pemilihan Wali Kota Batam ke KPU Kota Batam makin terkuak. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (22/1), dua terdakwa yakni Saripuddin Hasibuan (Sekretaris KPU Batam) dan Dedi Saputra (Bendahara KPU Batam) mengungkapkan semua anggota KPU Batam menerima fee dari perusahaan rekanan KPU. Fee paling besar diterima Ketua KPU Batam Hendriyanto dan Pokja Pengadaan Zeindra Yanuardi.

Sidang dimulai dengan kesaksian Dedi. Dalam kesaksiannya untuk terdakwa Saripuddin di hadapan majelis hakim yang diketuai Jariat Simarmata, Dedi Saputra yang dulunya sebagai bendara mengungkapkan kalau dana hibah yang dikucurkan ke KPU Batam sebesar Rp15 miliar. Dikatakannya, dari 7 kali pencairan anggaran, dia hanya menerima dua kali pencairan. Selebihnya langsung ditangani oleh Sekretaris KPU, Saripuddin.

“Yang saya terima, pencairan pertama sebesar Rp450 juta untuk dana talangan. Dan anggaran tersebut sudah dipertanggungjawabkan. Dua kali pencairan yang saya tangani, selebihnya pak Saripuddin yang handle, mungkin karena dia tak percaya sama saya,” tuturnya.

Disinggung mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai bendahara, dia mengatakan hanya mengikuti arahan atasnya pak Saripuddin. Karena katanya, ikuti saja dan semuanya akan aman. Dijelaskannya, rekening untuk Pilwako dibuka pada Agustus 2010. Pencairan pertama Agustus Rp450 jutaan sekian. Dan disimpan diberangkas KPU. Dan bukan disimpan di rekeningnya.

“Setahu saya, anggaran yang yang diajukan sebesar Rp18 miliar, namun realisasinya hanya Rp15 miliar yang dilakukan dalam 7 kali pencairan. Di antaranya Agustus Rp450 juta, September Rp1,8 miliar, Oktober Rp280 juta, November Rp812 juta, Desember Rp1,4 miliar, Januari 2011 Rp1,8 miliar dan setelah itu tak tahu lagi, karena saya sudah tidak jadi bendahara lagi,” bebernya.

Disinggung majelis hakim adanya perjalanan dinas fiktif, dia mengatakan sepengetahuannya semuanya SPJ untuk perjalanan dinas tersebut benar adanya. Dia mengaku, mengetahui adanya kerugian negara dari anggaran tersebut setelah adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, hanya ditemukan adanya kerugian sebesar Rp42 juta. Karena adanya kelebihan pembayaran dalam distribusi logistik saja yang diketahui oleh BPK.

“Memang dana talangan Rp450 juta sekian telah dibuat surat peminjaman ke Sekretariat Daerah. Namun tidak digunakan seperti yang diajukan dalam surat tersebut. Melainkan digunakan untuk buka bersama dan pembayaran THR. Selain itu juga dipinjam oleh sekretaris KPU,” jelasnya.

Dia juga membeberkan, kalau Ketua KPU Batam, Hendriyanto pernah menggunakan dana hibah sebesar Rp3 juta untuk keperluan pribadi ke Pekanbaru. Ditanya ada temuan 46 stempel palsu yang ditemukan dalam pemeriksaan Kejari, Dedi mengaku kalau stempel tersebut sudah ada sebelumnya. Namun demikian, dia hanya membuat dua buah stempel yakni, Bina Karya dan Empat Cakra.

“Stempel itu memang sudah ada di KPu. Memang belanjanya di sana, ada yang Rp3 juta dan Rp6 juta. Namun di kwitansi jumlah diganti dengan jumlah yang lebih besar. Stempel tersebut saya buat di Batam Centre. Akan tetapi, ide itu bukan satu orang saja, namun ide bersama.  Hal itu dilakukan, karena adanya selisih harga dalam laporan,” jelasnya.

Menurutnya, nama salah satu tempat dari salah satu stempel yang digunakan itu adalah CV CC 5000. Di perusahaan tersebut dilakukan pembelian sejumlah alat tulis kantor (ATK). Namun karena jumlahnya sedikit, dibuatlah kwitansi baru dengan disesuaikan dengan jumlah anggarannya.

Atas keterangan Dedi Saputra tersebut, Saripuddin membenarkannya. Dikatakannya, diambil alihnya tugas tersebut karena dia tidak percaya dengan kinerja yang ditunjukan Dedi. Karena Dedi lebih memilih untuk mengikuti arahan dari Ketua KPU Batam, Hendryanto.

Sementara itu, Saripuddin juga memberikan kesaksiannya terhadap terdakwa Dedi Saputra. Menurut pengakuanya di hadapan majelis hakim, total keselurahan dana hibah yang dicairkan Pemko Batam sebesar Rp Rp17 miliar. Dalam penggunaan anggaran tersebut dibuat Buku Kas Umum (BKU) untuk penerimaan dan realisasi anggaran.

“Memang seharusnya bendahara bekerja bertanggung jawab kepadanya selaku sekretaris. Namun nyatanya dia hanya mendengarkan perintah ketua. Bukan saya selaku atasannya,” bebernya.

Disinggungung Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Hebat dengan didampingi Rizki Fahrurozzi terkait adanya peminjaman dana tersebut, dia mengklaim karena ada keperluan mendesak. Namun demikian katanya, uang tersebut sudah dikembalikan. Dikatakannya, ketidakpercayaanya terhadap Dedi selaku bendahara, karena banyak melakukan belanja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Dalam daftar pengeluaran uang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang dilakukan Dedi, di antaranya adalah pembelian sejumlah komputer dan pembagian THR,” bebernya lagi.

Ditanya adanya banyak stempel, dia mengatakan kalau stempel tersebut sudah ada sejak pemilihan legislatif. Dan sampai pemilihan gubernur stempel tersebut juga masih digunakan. Berdasarkan pengakuannya, kalau dia sudah menyuruh supaya stempel tersebut dimusnahkan. Namun oleh Dedi stempel-stempel tersebut tetap digunakan.

“Penggunaan stempel saya tidak tahu. Namun setahu saya pengadaan THR itu merupakan koordinasi Dedi sama ketua (Ketua KPU Batam, red),” ungkapnya.

Mengenai adanya pemotongan dari sejumlah SPK olehnya, dia membenarkan hal itu, namun bukan merupakan pemotongan melainkan fee yang diterima dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan KPU. Besarnya fee yang diterima KPU adalah Rp1,2 miliar. Dan fee tersebutlah yang dibagikan kesejumlah komisioner KPU Batam.

“Dalam hal ini, saya hanya menerima fee dari perusahaan, dan rata-rata perusahaan dibawa oleh ketua dan Zeindra. Saya hanya menerima arahan dari ketua dan Zeindra saja. Dan setiap SPK yang saya tandatangani saya dapat fee. Yang besar-besar itu inisiatif ketua. Mereka berdua yang lebih banyak menerima fee jika dibandingkan dengan komisioner yang lain. Selain itu mereka juga yang menunjuk siapa-siapa saja pihak tiga yang akan bekerja sama dengan KPU,” tegasnya.

Mengenai dia merangkap tugas sebagai bendahara, berdasarkan koordinasi bersama komisioner. Karena tidak ada pegawai sekretariat yang bersedia untuk menjadi bendahara. Adanya temuan kerugian, diketahui dari hasil pemeriksaan BPK. Sehingga ditemukan adanya kerugian pada pendistribusian logistik sebesar Rp42 juta. Sedangkan yang lainnya tidak ada ditemukan kerugian.

“Semua kontrak sudah sesuai dengan RKA. RKA pertama nilai Rp13,6 miliar dan RKA kedua Rp3 miliar sekian. Realisasi sesuai dan tidak ada pemotongan anggaran. Tahun 2010 paku sama kontrak beda, makanya, kita sesuaikan saja berapa anggarannya, disesuikan dengan kwitansi. Dan menghubungi pihak perusahaan,” jelasnya lagi.

Dikatakannya, anggaran sebesar Rp450 juta yang diterima Dedi, hanya pembayaran honor yang jelas alokasinya sekitar Rp170 juta. Dan masih ada Rp272 juta yang digunakannya. Hal itu sudah saya tanyakan, namun Dedi hanya diam.

“Sehingga dibuatlah laporan ke Pemko Batam yang dipaksakan sesuai dengan RKA, untuk laporan ke pemko dan ketua mengetahuinya. Kalau tidak anggaran tidak bisa cair,”imbuhnya.

Sebelum sidang mahkota, digelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jesika selaku Direktur CV Decorindo yang memenangkan pendistribusian logistik mengatakan kalau dia menggandeng PT Yos Philip Expedisi dalam pengerjaan proyek tersebut. Dan nilainya Rp518 juta.

“Dalam hal ini, PT Yos Philip Expedisi untuk mendapatkan tender pendistribusian logistik pemilu sudah melalui perlelangan di LPSE. Dan saya dipercaya untuk menjalankan tender tersebut oleh Pak Ramsel Baskara selaku Direktur PT Yos Philip Ekspedisi. Selain itu saya juga mendapatkan tender perawatan gedung Rp98 juta yang ditunjuk langsung,” tuturnya. (cr23)



Komentar Pembaca

komentar