Andaikata Pelajaran Agama Masuk UN



UJIAN Nasional (UN) sesungguhnya hanya salah satu sarana penilaian untuk mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. Ibarat sebuah produk, UN dapat dikategorikan sebagai instrumen pengukur mutu produk yang berlaku secara umum. Jadi, UN merupakan penerapan quality control management dalam dunia pendidikan. Yang berfungsi menentukan standar kelulusan dan untuk mengukur mutu pendidikan skala nasional secara merata.

Sebagai sebuah model evaluasi, UN mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai penilaian summative sekaligus diagnostic. Pendapat Masyhuri AM, beliau berpendapat bahwa fungsi summative dilaksanakan pada akhir program yang bertujuan untuk melihat hasil akhir belajar siswa. Hasilnya menjadi rekaman laporan kecakapan bagi siswa dalam penguasaan materi tertentu. Sedangkan UN sebagai fungsi diagnostik didasarkan pada penyusunan kisi-kisi soal yang didesain untuk menemukan jenis kesulitan dan mencari kelemahan dalam proses pembelajaran. Pada gilirannya, hasil ujian tidak hanya menjadi hasil prestasi siswa saja, tetapi sekaligus simbol keberhasilan guru, kepala sekolah, dan sekolahnya, dinas pendidikan bahkan juga institusi yang lebih tinggi lagi.

Instrumen UN dipersiapkan hanya untuk mengukur kemampuan ranah aspek berpikir peserta didik  saja. Walau sebenarnya UN bukan satu satunya penentu kelulusan dikarenakan syarat kelulusan peserta didik menurut PP No. 19 Tahun 2005 pasal 72 ada empat, namun pada kenyataannya hingga saat ini persepsi publik masih menganggap bahwa UN adalah penentu kelulusan siswa karena minimnya sosialisasi. Hingga mata pelajaran lain yang tidak termasuk di UN kan, dianggap sepele. Hal ini diperparah dengan perlakuan khusus terhadap petunjuk dan teknis pelaksanaan UN baik dari segi persiapan, proses pelaksanaan, sampai evaluasi, UN disetting secara sistematis, kaku, terkesan angker dan penuh daya tekanan. Efeknya, peserta didik menjadikan UN sebagai momok yang menakutkan. Prediksi ketidakmampuan pelajar untuk meraih standar kelulusan dianggap sebuah lonceng kematian.

Bagi penopang mata pelajaran agama misalnya Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu pioneer dan trigger  penanam akhlak mulia  pada peserta didik, secara subjektif menilai dengan adanya diskriminasi dan dikotomi antara mata pelajaran UN dan Non-UN, hal ini akan berimbas pada kurang efektifnya pengejawantahan pengembangan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan peserta didik kokoh daya nalarnya tapi rapuh budi pekertinya.

Fakta membuktikan dalam hitungan bulan terjadi peningkatan grafik  dekadensi dan delequensi moral di kalangan pelajar. Seperti yang baru terjadi di wilayah kita khususnya di Batam telah terjadi aksi anarkis antar pelajar tingkat menengah pertama hingga menelan korban. Hal yang patut dicermati adalah, pola sistemik pendidikan yang terlalu menekankan aspek kognitif ternyata tidak mampu mengendalikan wajah ganas, beringas nan garang pelajar diluar tembok sekolah. Belum lagi setiap hari dari layar TV kita saksikan ribuan berita kriminal dari seluruh penjuru tanah air, yang dilakukan anak usia sekolah yang semakin membuat kita miris. Hal ini ditengarai karena internalisasi nilai budi pekerti pada penghayatan ranah afektif pada khususnya telah dikesampingkan.

Pro dan kontra gagasan

Dalam hal menanggapi kemungkinan mata pelajaran agama dapat atau tidak untuk di UN kan, ada dua arus (mainstream) pendapat yang saling kontradiktif, antara yang pro dan kontra.  Bagi yang berpendapat pro terutama sebagian besar pendapat para guru agama setuju jika pelajaran agama di UN kan. Hal ini tidak terlalu berlebihan. Karena selama ini mata pelajaran agama mempunyai nilai tawar rendah di mata peserta didik hingga berimbas pada merosotnya kualitas moral dan perilaku beragamanya.

Dengan mengarusutamakan pelajaran agama untuk di UN kan menurut Dr.H.Imam Tholkhah, Mantan Direktur Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementrian Agama pusat akan  berdampak positif . Paling tidak motivasi belajar agama siswa akan terdongkrak, perhatian kepala sekolah dan stake holder lainnya akan tercurahkan, kompetensi guru dalam mengajar akan meningkat serta perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana terhadap pelajaran agama akan terfasilitasi. Sehingga dengan adanya reposisi dan revitalisasi pelajaran agama setara dengan mata pelajaran umum yang di UN kan,  diharapkan atmosfir pendidikan bisa lebih religius, perilaku, moral, akhlak, etika, kesalehan, kesantunan pelajar bisa terwarnai karena ada dukungan serius dari semua pihak.

Di sisi lain, bagi pihak yang kontra  berpendapat skeptis terhadap mata pelajaran agama bisa di UN kan. Hal ini didasari beberapa hal. Pertama dilihat dari perumusan nilai, mata pelajaran agama dinilai bukan sekadar pada aspek kognitif tapi lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotornya sedangkan pelajaran UN aspek yang dinilai dominan ditekankan pada ranah kognitif saja, jika dipaksakan mata pelajaran agama di UN kan bukan tidak mungkin akan terkungkung dan terjebak pada ambiguitas dimana pemahaman agama peserta didik tinggi tapi tidak berbanding lurus dengan prilakunya yang amoral, Kedua dilihat dari ruang lingkup materi, mata pelajaran agama terdiri dari al-Quran, Akidah, Akhlak, Fiqih dan Sejarah. Dari ke-5 aspek tersebut, yang paling rentan menimbulkan masalah adalah pada aspek fiqih, hal ini didasarkan adanya fakta perbedaan pemahaman konsep teologi yang  sulit diakomodir dan diuniversalkan sehingga apabila di UN kan, dipastikan akan lebih mempertajam khilafiyah.

Ketiga dilihat dari pembuatan kisi-kisi soal, seandainya seluruh mata pelajaran agama di Indonesia ini di UN kan tentu akan mengalami kendala karena antara satu agama dengan agama lainya jelas tidak sama tipikal, karakter dan bobot tingkat kesulitanya, keempat  dilihat dari eksistesinya, posisi mata pelajaran agama sangat vital walau tidak di UN kan, karena  sebagai syarat peserta didik dinyatakan lulus apabila mendapat nilai baik pada mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Dengan demikian mata pelajaran agama sebenarnya mempunyai nilai tawar yang tak kalah pentingnya dengan mata pelajaran umum yang di UN kan. Terlebih lagi nilai substansi pelajaran agama yang tercakup dalam nilai budi pekerti seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, mandiri demokrasi yang menjadi ciri khas karakter bangsa telah terimplementasi dan terintegrasi pada seluruh bidang studi. Dengan alasan di atas ternyata menjadi alasan Pemerintah  untuk  tidak memasukan pelajaran agama dalam mata pelajaran yang  di UN kan,  pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA/K karena dinilai kurang relevan.

USBN sebagai solusi

Dengan adanya sudut pandang yang berbeda menanggapi persoalan mungkin atau tidak pelajaran agama di UN kan, Pemerintah mengambil kebijakan melalui Kementerian Agama. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No: Dj.I./754/2010 untuk mengadakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD, SMP dan SMA/K  yang di proyeksikan sebagai pilot project  untuk dijadikan Ujian Nasional di masa yang akan datang. Di wilayah provinsi Kepulauan Riau sendiri USBN PAI telah diselenggarakan di seluruh kabupaten dan kota sejak tahun pelajaran 2010 / 2011. Tujuan diadakan USBN antara lain untuk Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Meningkatkan mutu penilaian Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan dan untuk  mengevaluasi kinerja satuan pendidikan berdasarkan hasil penilaian Pendidikan Agama Islam.

Dari tahun ke tahun pencapaian nilai pelajaran Agama Islam (USBN) semakin lama semakin meningkat grafiknya. Data yang diperoleh penulis dari Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam SD, SMP, SM/K Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, 22 April 2013, menunjukkan perolehan prosentase pencapaian nilai USBN PAI se-Kepri tahun pelajaran 2011/2012 cukup menggembirakan, dihitung berdasarkan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan rata-rata 70, maka diperoleh hasil rekapan sebagai berikut. Untuk tingkat SD hasil pencapaiannya 84,6 persen, tingkat SMP hasil pencapaiannya  83,2 persen, untuk SMA/K hasil pencapaiannya  82,8 persen, Data di atas adalah hasil pencapaian ketuntasan dari akumulasi nilai praktek dan tulis.

Dengan adanya USBNdiharapkan ada perhatian serius pada semua pihak terhadap mata pelajaran agama walau diakui USBN pun sampai saat ini hanya bisa mampu mengukur kompetensi peserta didik pada ranah kognitif saja. Kiranya ke depan perlu strategi pendobrak agar bisa merumuskan sistem evaluasi USBN yang mampu menilai 3 aspek sekaligus yaitu aspek pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik secara komprehensif. Syukur jika ada kebijakan dari pemerintah melalui rancangan kurikulum 2013 mata pelajaran agama lebih terintegrasi dan diberi posisi dan porsi strategis setara dengan pelajaran umum lainnya, hingga mimpi menjadikan generasi bangsa menjadi manusia Indonesia seutuhnya, niscaya menjadi kenyataan. Semoga.***
Anton Sunyoto ok

 

 

 

 

 

 

 

Anton Sunyoto,S.Pd.I
(PNS Kementerian Agama  Bintan sebagai Guru)



Komentar Pembaca

komentar