Pembahasan UMK 2014 Deadlock, Buruh Di Batam Pilih Demonstrasi



Dewan pengupahan Kota Batam kembali menggelar rapat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2014 yang diadakan di kantor Disnaker Batam, hari ini (25/10) pukul 10.00 WIB.

Dalam pembahasan ke lima, harusnya sudah ada kesepakatan angka KHL bahkan mengarah ke angka UMK. Kenyataan diforum, terjadi dua suara dan persepsi yang berbeda antara perawakilan Apindo dengan serikat pekerja untuk menentukan angka KHL.

Imbasnya, sampai rapat ke empat, masih belum menghasilkan keputusan alias buntu. Karena masing-masing ingin tetap mempertahankan persepsinya.

“Ya, besok (hari ini) kami dari Garda Metal bersama ratusan kawan-kawan akan mengawal langsung jalannya perundingan UMK Batam di Disnaker,” ujar Suprapto selaku ketua Garda Metal Batam.

Rapat pembahasan UMK ke lima, serikat pekerja memastikan dari perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, akan dihadirkan untuk menghitung permintaan serikat pekerja yakni, angka KHL berdasarkan survei hasil regresi tahun depan mulai Januari hingga Desember.

Apabila pertemuan pembahasan UMK tetap tak menghasilkan keputusan atau angka KHL, Suprapto bersama salah satu anggoda dewan pengupahan dari serikat pekerja, Mustofa, tak akan menyerahkan angka untuk diputuskan oleh pemerintah.

“Kami lebih baik memilih deadlock dari pada pemerintah yang memutuskan angka KHL nantinya. Kalaupun nantinya selama enam kali pertemuan terakhir tak ada keputusan, maka kami akan turun aksi ke Pemko Batam,” tegas Suprapto dan Mustofa kepada Batam Pos.

Sementara anggota dewan pengupahan Batam lainnya dari SBSI, Surya Dharma Sitompul mengatakan, apabila dalam pembahasan UMK 2014 nantinya tak ada kesepakatan atau deadlock, maka pihaknya akan menyerahkan ke pemerintah selaku penengah untuk menentukan angka KHL dan UMK.

“Mengarah ke buntu atau deadlock sih tanda-tandanya sudah nampak. Sebab sampai pembahasan ke empat, tetap belum keluar hasil untuk KHL, apalagi UMK,” terang Surya panggilan akrabnya.

Surya menegaskan, SBSI akan mendesak pemerintah untuk mengambil perannya selaku penengah, seperti mengeluarkan angka KHL dan UMK apabila kesepakatan berjalan buntu.

“Itu seharusnya memang tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai penengah di posisi pembahasan UMK. Artinya dalam mengambil dan memutuskan angka, pemerintah harus bisa menggunakan dan mengadopsi dua suara yakni serikat pekerja dan pengusaha,” ujar Surya.

Ditanya apakah pihaknya akan turun berunjuk rasa di Pemko Batam seandainya angka yang ditetapkan pemerintah tak sesuai hasil dari serikat pekerja, Surya mengatakan, masih akan dipelajari.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) 2014 Batam ke 4 yang digelar di kantor Dinas tenaga kerja (Disnaker) Batam, diantara dewan pengupahan dari unsur pengusaha dengan serikat pekerja tak menghasilkan keputusan. Dewan pengupahan belum menyepakati angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Selasa (23/10).

Tak adanya keputusan, dewan pengupahan sepakat akan membahas rapat UMK lagi pada hari Jumat (25/10).

Dari perwakilan pengusaha, meminta KHL didasarkan pada angka rata-rata selama 10 bulan ini yang sudah disurvei oleh dewan pengupahan termasuk dari serikat pekerja. Sedangkan kekosongan pada dua bulan yakni November dan Desember menggunakan pendekatan regresi. Kalau dirata-rata KHL versi pengusaha jumlahnya sekitar Rp2.026 juta.

Sedangkan serikat pekerja belum menyepakati KHL yang diusulkan pengusaha sebesar rata-rata KHL selama sepuluh bulan terakhir. Pekerja menginginkan angka KHL menggunakan regresi dengan patokan selama setahun untuk tahun 2014.

Mereka belum mendapatkan berapa angka pastinya KHL yang akan digunakan sebagai acuan menentukan UMK tahun depan. Serikat pekerja pekerja masih akan menunggu dan berkoordinasi dengan BPS mengenai survei dan prediksi KHL tahun 2014 berapa yang pas.

Menurut Kadisnaker Batam, Zarefriadi, selaku fasilitator mengatakan, penetapan formulasi KHL tak semata-mata untuk mencari berapa gaji pekerja yang pas untuk tahun depan.

“Tapi pemerintah juga harus bisa mengendalikan harga dan bisa mengambil kebijakan yang pro rakyat atau kebijakan yang tak akan mempengaruhi angka inflasi, seperti pengendalian harga,” ujar Zarefriadi.

Menurutnya pemerintah harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, tarif transportasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

“Kalau forum sih semua sepakat angka UMK nantinya didasarkan pada KHL, produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL,” terang Zaref, panggilan akrabnya.

KHL sendiri, kata Zarefriadi, sudah didiskusikan dan ada beberapa opsi untuk mencari berapa angka KHL. Opsi yang dimaksud seperti apakah akan menggunakan angka KHL tertinggi hasil survei yang sudah dilakukan, angka terendah,  rata-rata atau KHL prediksi yang menggunakan metode regresi.

Zarefriadi berharap setelah pembahasan UMK, perlu adanya kepastian. Agar tahun depan tidak akan ada hal yang bisa mempengaruhi daya beli pekerja. “Jangan ada ricuh, atau pengusaha hengkang, ataupun adanya kenaikan harga yang signifikan untuk tahun depan,” terang Zaref. (gas)



Komentar Pembaca

komentar