Siaran Pers Terkait SK 463/MENHUT-II/2013



 

Pada hari Selasa, 27 Agustus 2013, bertempat di Gedung BP Batam, telah dilakukan rapat pembahasan bersama sehubungan dengan permasalahan yang terkait dengan proses perijinan pertanahan di Batam dengan terbitnya SK 463/MENHUT-II/2013. Berikut siaran pers yang dikeluarkan BP Batam.

 

Dalam rapat tersebut yang dihadiri antara lain BP Batam, BPN Kanwil Provinsi Kepri, Badan Pertanahan Kota Batam, Kadin Kota Batam, Perbanas Kota Batam, serta INI dan IPPAT Batam, menghasilkan pemahaman dan putusan, yaitu:

 

  1.   SK Menhut No. 463/MENHUT-II/2013, berupa penunjukan yang masih membutuhkan waktu yang lama untuk penetapan dan tidak bersifat rektroaktif, bahwa peta lampiran dalam SK tersebut tidak dapat digunakan sebagai pedoman yang definitive karena masih membutuhkan tahapan selanjutnya.

 

  1.   Terhadap lahan-lahan yang telah dialokasikan oleh BP Batam dan/atau yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah mendapat jaminan untuk dapat dilakukan perpanjangan pembayaran UWTO oleh BP Batam dan perpanjangan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Batam.

 

  1.   Terhadap lahan yang telah memiliki sertifikat-sertifikat HPL BP Batam dan dialokasikan oleh BP Batam dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh BPN Batam.

 

  1.   BP Batam dan BPN Batam akan segera menindaklanjuti atas masukan/usulan dan rekomendasi pembahasan yang berkaitan dengan tindak lanjut penyelesaian hak-hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum.

 

Dengan adanya pertemuan ini BP Batam bersama BPN Kota Batam dan semua pihak berkomitmen untuk mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha di Batam. Terhadap terbitnya SK tersebut, BP Batam menghimbau kepada masyarakat agar tidak risau dan tetap tenang.

Batam, 27 Agustus 2013

Direktur PTSP dan Humas,

 

dto,

 

Dwi Djoko Wiwoho



Komentar Pembaca

komentar