Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin (Kamar Dagang dan Industri) kembali meminta pemerintah mengeluarkan paket stimulus seperti yang dilakukan AS, China, dan Eropa dalam mengatasi krisis. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan pemerintah belum mampu menyediakan paket stimulus seperti yang dilakukan negara-negara maju.

Menurut SBY, pemerintah sepakat perlunya paket stimulus untuk mengatasi krisis. Sayangnya, APBN Indonesia tidak sebesar Amerika Serikat, China, atau negara-negara lain di Eropa. ’’Paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global harus realistis dengan menimbang kemampuan APBN,’’ kata SBY saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Kadin di Jakarta Convention Center kemarin (21/12).

Justru, lanjut SBY, paket stimulus yang tidak realistis hanya menyebabkan kebangkrutan negara dan menimbun beban di masa depan. SBY memberi contoh, kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dikeluarkan pemerintah ternyata menimbulkan masalah hukum dan tidak tuntas penanganannya sampai saat ini.

’’Selalu ada keterbatasan dalam bujet dan kemampuan fiskal kita. Kita mengharapkan paket stimulus seperti China, tetapi kita tidak mampu. Kita tidak bisa berharap sesuatu yang tidak realistis, nanti terjadi kebangkrutan,’’ ujar SBY.

Dalam struktur APBN, tambah dia, stimulus untuk pertumbuhan menempati prioritas kedua setelah komponen gaji pegawai dan belanja pemerintah. Komponen untuk stimulus pertumbuhan itu bahkan lebih besar porsinya daripada alokasi anggaran jaminan pengaman sosial untuk kalangan berpenghasilan rendah.

Untuk mengatasi krisis, pada 2009 nanti pemerintah terus menjaga sektor riil untuk berkembang. ’’Pemerintah dan BI terus mengembangkan kebijakan insentif fiskal yang diperlukan pusat dan daerah agar sektor riil masih bisa bergerak untuk menjalankan usaha,’’ katanya.

Berikutnya, pemerintah melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah PHK. Karena itu, di depan sekitar 1.000 pengusaha yang hadir dalam Munas V Kadin, pemerintah meminta dunia usaha tidak melakukan PHK.

Langkah selanjutnya, pemerintah akan menjaga daya beli rakyat. Salah satunya menghitung lagi kemungkinan penurunan harga BBM. Dengan turunnya harga BBM, biaya transportasi bisa turun dan daya beli masyarakat meningkat.

’’Kami masih terus melihat fluktuasi harga minyak dunia. Jika penurunan terus berlangsung, sangat mungkin harga BBM bisa turun lagi,” ujar SBY.

Selain itu, pada 2009 pemerintah merealisasikan swasembada beras. Tahun ini sebenarnya Indonesia sudah mencapai swasembeda beras dengan surplus 60 juta ton. Tahun depan tentu meningkat lagi surplusnya.

Rekomendasi Kadin

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat menyampaikan sembilan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global. Salah satunya, Kadin mendesak pemerintah menyediakan paket stimulus di semua sektor.

Selain itu, Kadin meminta pemerintah memantapkan stabilitas ekonomi dengan menjaga nilai tukar rupiah dan memulihkan transaksi antarbank. Lalu pemerintah juga menyediakan rambu-rambu untuk mencegah masalah keuangan yang berpotensi sistemik dengan mekanisme yang jelas dan dapat segera diimplementasikan bila terjadi krisis likuiditas perbankan.

Rekomendasi lain, Kadin meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan ekspansi fiskal yang efektif, khususnya penyerapan optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. ’’Lalu mempercepat implementasi kebijakan sektor agropangan energi melalui koordinasi erat antardepartemen dan antara pusat dan daerah,’’ imbuh Hidayat.

Pemerintah juga diminta meninjau kembali perpajakan dengan tujuan menurunkan atau membebaskan pajak untuk barang-barang tertentu demi meningkatkan permintaan domestik. Kadin juga meminta pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur, mengkaji peluang efisiensi biaya logistik, dan melindungi pasar dalam negeri dari barang selundupan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menambahkan, pemerintah sebaiknya tidak sembarangan memberi insentif bagi industri. Pemerintah harus selektif dan hanya memberi insentif bagi sektor yang layak dibantu.

Kata Sofjan, sektor yang bisa diprioritaskan untuk mendapatkan insentif pertama adalah yang menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian, sektor yang banyak menyerap konten lokal. Ketiga, sektor perumahan rakyat. ’’Harus benar-benar dipilih karena tadi dikatakan anggarannya terbatas,’’ katanya.

Kucurkan Rp 100 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan pemerintah akan mencairkan dana Rp 100 triliun untuk belanja infrastruktur. Dari jumlah itu, Rp 72 triliun diberikan ke departemen-departemen. “Kita mulai buka tahun anggaran pada 5 Januari 2009. Saat itu DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran) harus sudah diserahkan,” ujarnya.

Dari Rp 72 triliun itu, untuk DPU dialokasikan Rp 25,8 triliun, Dephub Rp 12,6 triliun, dan ESDM Rp 4,5 triliun. Lalu Depdag Rp 3,5 triliun, Depkeu Rp 2,8 triliun, Depag Rp 2,2 triliun, Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 1,1 triliun, dan Depdiknas Rp 1 triliun. “Sisanya sekitar Rp 24 triliun kita transfer ke daerah-daerah untuk pembangunan,” tegasnya.

Untuk memastikan agar proyek infrastruktur pada 2009 cepat terealisasi, saat ini beberapa departemen mulai melaksanakan proses lelang. Dengan begitu, tahun depan semua proyek yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan. “Kita terus upayakan agar transaction cost, prosedur yang bertele-tele dapat kita pangkas,’’ tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menkeu menyindir para pengusaha yang hanya bisa banyak ngomong, tapi kurang mendengarkan. Pengusaha dinilai terlalu banyak meminta kepada pemerintah. Menkeu meminta pengusaha tidak terlalu khawatir dengan kondisi perekonomian di tengah krisis global ini. “Kadin menjerit seperti growth Indonesia negatif. Padahal, pertumbuhan kita masih enam persen dan inflasi 11 persen,” tuturnya.

Dia mengakui, para pengusaha hanya melihat kondisi yang terjadi di negara-negara tetangga. Di beberapa negara, bank sentralnya mempertimbangkan penurunan suku bunga mendekati nol. Itu karena pertumbuhan ekonominya negatif. Namun, Indonesia berbeda. Menurut dia, pada Desember ini bahkan terjadi deflasi meski ada perayaan Natal dan tahun baru.

Di sisi lain, dia minta para pengusaha turut membantu pemerintah dalam memerangi penyelundupan. Caranya, tidak memberikan sogokan kepada petugas Bea Cukai yang bisa diajak bekerja sama. “Saya yakin, dari ribuan aparat pasti masih ada yang berbuat curang. Tapi, itu salah Anda juga karena mau memberi mereka. Kalau Bapak-Bapak temukan aparat yang mau dibayar, jangan dibayar,” cetusnya. ***