ilustrasi
ilustrasi

Rapat dengar pendapat (RDP) membahas kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram antara Komisi II DPRD Batam bersama Disperindag dan Pertamina kembali digelar, Kamis (8/1) sore. Dalam rapat, terungkap bahwa Disperindag Batam tak mampu atau tak punya kewenangan untuk memberikan sanksi atau tindakan terhadap oknum penyuling gas LPG dari 3 kilogram dialihkan ke tabung non subsidi ukuran 12 atau 50 kilogram.

“Kewenangan kami hanya sebatas pengawasan terhadap regulasi pendistribusian di lapangan saja. Apabila dalam pengawasan didapati praktek penyulingan tabung gas LPG 3 kilogram atau praktek spekulan menimbun dan menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi, kami hanya sebatas memperingatkan mereka untuk tak melakukan kegiatan ilegal,” ujar Kadisperindag Batam, Amsakar Achmad.

Disperindag Batam tak mampu menindak penyuling gas LPG 3 kilogram karena instansi pemerintah yang mengurusi masalah perekonomian iniĀ  ternyata tak punya PPNS di internal mereka sendiri.

Sepaham dengan Disperindag Batam, Pertamina Batam melalui Branch Marketing Manajernya, Aji Anom juga menegaskan Pertamina juga tak berwenang untuk memberikan sanksi hukum terhadap praktek penyalahgunaan LPG 3 kilogram seperti penyulingan maupun ulah spekulan yang sengaja menimbun untuk dijual kembali dengan harga yang selangit.

“Pemberian sanksi itu bisa kami jatuhkan, tapi hanya sebatas sanksi dari internal kami yakni sanksi pencabutan izin apabila yang melakukan penyelewengan, itu pun bila mereka adalah pangkalan resmi ataupun agen resmi yang terdaftar di Pertamina. Tapi kalau yang melakukan itu diluar agen resmi atau pangkalan, kami tak bisa menindaknya,” ujar Aji Anom.

Menanggapi lemahnya penindakan terhadap praktik penyalahgunaan pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram seperti adanya penyulingan dan penimbunan baik oleh Disperindag Batam maupun Pertamina, anggota DPRD Batam dari Komisi II, Budi Mardiyanto menegaskan, yang harusnya dilakukan oleh kedua instansi tersebut adalah berkoordinasi atau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan terhadap aksi penyalahgunaan LPG 3 kilogram atau penyelewengan.

“Kalau alasannya itu-itu terus kami tak bisa menindak, sampai kapanpun aksi penyelewengan LPG 3 kilogram di Batam akan tetap ada bahkan tumbuh subur. Gimana mau LPG 3 kilogram tak langka, karena kalau kedapatan menyelewengkan, tak ada sanksinya. Oknum tetap bisa melenggang,” ujar Budi Mardiyanto. (gas)

Respon Anda?

komentar