BATAM (BP) – Putusan gugatan perdata atas perkara wanprestasi lahan seluas 32.892 meter persegi di kawasan Pengembangan Pantai Timur Kabil, Nongsa, yang memenangkan tergugat di Pengadilan Negeri (PN) Batam, dinilai tidak jelas atau kabur (obscure libel).
Chandra Juana selaku penggugat akan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) karena menganggap putusan itu tak sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Leo ini juga akan melaporkan majelis hakim yang memutus perkara yakni Merrywati, Jarot Widiyatmono, dan Juli Handayani ke Komisi Yudisial (KY).

Kemarin (16/1) melalui kuasa hukumnnya, Razman Arif Nasution mengatakan telah terjadi wan prestasi atas sengketa lahan antara kliennya Chandra Juana dengan Nurleli Siagian (tergugat). Perkara tersebut telah diputuskan Majelis Hakim PN Batam yang diketuai hakim Merrywati pada tanggal 7 Januari 2015 lalu dengan isi putusan menolak gugatan penggugat.

”Putusan itu tak sesuai fakta dan bukti di persidangan. Majelis hakim juga telah menolak gugatan kami dan memenangkan pihak tergugat yang jelas-jelas wan prestasi. Anehnya, dalam surat putusan itu, kamilah yang dianggap melakukan wan prestasi,” kata pria yang aktif sebagai Wakil Presiden DPP Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) ini kepada sejumlah awak media di PN Batam, kemarin.

Karena tak terima dengan putusan majelis hakim yang tidak memenuhi pertimbangan hukum yang jelas, maka pihaknya mengajukan banding. Banding tersebut langsung di daftarkan ke bagian perdata PN Batam, Jumat (16/1) pagi.

”Kita telah lakukan upaya hukum banding. Dan mempersiapkan memori banding. Saya yakin, banding di PT akan menang karena kami memiliki data-data yang cukup jelas. Dan dipastikan dalam perkara ini tergugat telah melakukan wan prestasi,” sebut Razman.

Dijelaskannya, perkara wan prestasi ini berawal pada Kamis, 28 Juni 2007 lalu. Dimana telah terjadi perjanjian antara Nurleli, Direktur PT Damai Mandiri Perkasa berkedudukan di Batam sebagai pihak pertama dan Chandra Juana alias Leo sebagai pihak kedua. Pihak pertama telah memperoleh pencadangan lokasi tanah dari Otorita Batam (sekaran BP Batam) lahan seluas 32.890 meter persegi dikenal sebagai wilayah pengembangan Pantai Timur sub Wilayah Kabil, Batubesar, Nongsa. Sedangkan kliennya adalah pihak yang akan mengambil alih hak atas tanah.

”Sehubungan hal tersebut kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian pengalihan hak atas bidang tanah tersebut,” katanya.

Pihak pertama mengurus semua surat-surat mulai dari Izin Prinsip (IP), Surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), gambar penetapan lokasi (PL) dan surat keputusan. Biaya yang timbul pengurusan surat-surat akan menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama.

Sedangkan kewajiban pihak kedua menyediakan dana untuk pembayaran faktur sepuluh persen sebagai jaminan uang muka sebesar Rp 76 juta. Menyediakan pembayaran UWTO dalam waktu 30 tahun dan membayar faktur biaya 2,5 persen untuk administrasi peralihan.

”Dengan jangka waktu akan diurus selama lebih kurang 6 bulan terhitung dari tanggal penandatanganan yakni dari tanggal 28 Juni 2007 dan berakhir tanggal 28 Desember 2007. Dan atas hal itu, pihak pertama akan memperoleh fee Rp 164 juta yang dibayarkan secara angsuran sampai enam kali oleh pihak kedua,” ungkapnya.

Tapi kenyataanya, pihak pertama telah melakukan tindakan wan prestasi karena selama tenggat waktu 6 bulan ternyata tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam perjanjian juga dijelaskan apapun bentuk tanaman dan bangunan berada di lahan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Tapi pada kenyataannya tanah tersebut ditempati oleh pihak lain yang seharusnya tidak berada disana. Dan dikarenakan terjadi wan prestasi, maka seharusnya tanah tersebut harus diserahkan ke pihak kedua.

”Kewajiban tak terpenuhi maka otomatis itu adalah wan prestasi. Mau tidak mau tanah harus diserahkan ke pihak kedua. Nah, saat itulah pihak pertama tidak komitmen. Pertama lewat 6 bulan, ada yang tidak terselesaikan sampai saat ini dan bangunan belum ditertibkan. Sampai sekarang lahan diduduki oleh orang lain yang bukan haknya. Oleh karena itu, lakukan gugatan,” jelas Razman yang juga menjadi Wakil Ketua tim Advokasi Prabowo-Hatta itu.

Meski sudah memberikan data dan bukti isi perjanjian yang tidak ditepati pihak tergugat, majelis hakim tetap menolak gugatan Leo. Sehingga pihaknya menilai putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta, keterangan saksi hingga bukti-bukti di persidangan.

”Setelah membaca amar putusan, ini hakim berpikir atas nama hukum atau yang lain? Diputusan kamilah yang dianggap melakukan wan prestasi, kan ini aneh sekali. Majelis Hakim akan kami laporkan ke KY secepatnya karena mengadili perkara tak sesuai dengan fakta-fakta,” sebut Razman.

Bahkan, kata Razman beberapa hari lalu tepatnya 14 Januari notaris yang ditunjuk oleh kedua belah pihak atas jual beli tersebut, yakni Nita didatangi orang-orang tak dikenal. Saat itu Nita ditekan agar segera menyerahkan bukti jual beli tersebut. ”Notaris itu didatangi preman. Disana mereka melakukan tekanan. Kami punya bukti, dan itu akan kami jadikan tambahan bukti saat banding,” jelas Razman.

Hakim Ketua, Merrywati yang dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Dimana selama persidangan, terungkap jika pihak tergugat melakukan wan prestasi karena tidak membayar pajak tanah sesuai perjanjian.

”Yang namanya perjanjian itu mengigat dua belah pihak. Bukan hanya satu pihak. Putusan sudah sesuai ketentuan fakta dan bukti dari persidangan. Mereka masih punya upaya hukum banding,” kata Merrywati.

Merry juga mempersilahkan pihak penggugat untuk melaporkan dirinya ke KY terhadap putusan itu. ”Silakan lapor kalau dia punya dasar hukum. Kita memutus perkara sesuai fakta hukum,” imbuh Merry.

Sementara itu, Panitera Muda (Panmud) Perdata PN Batam Netty Sihombing membenarkan jika Chandra Juana selaku penggugat langsung menyatakan banding usai menerima salinan putusan. (she)

Respon Anda?

komentar