BATAM (BP) – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan harus menyetor ”upeti” atau uang keamanan hingga Rp 300 ribu perbulan. Para pedagang mengaku uang tersebut sudah termasuk uang keamanan untuk oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Walikota Batam, Ahmad Dahlan.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Burhan, seorang penjual bubur ayam di kawasan Batamcenter mengakui, setiap bulannya ia wajib menyetor Rp 100 ribu. Padahal ia hanya berjualan di sana tanpa menggunakan listrik dan air.

”Ini (setoran, red) juga sudah mau naik. Dari dulu kita setornya Rp 100 ribu sebulan. Istilahnya untuk uang keamanan, sama-sama cari makanlah,” katanya.

Menurut Burhan, uang yang disetorkan tersebut sudah termasuk uang yang akan disetorkan ke oknum Satpol PP. Tetapi, menurutnya, uang tersebut tidak diterima langsung oleh oknum Satpol PP.

”Kami setornya melalui koordinator di sini. Katanya itu sudah termasuk ke (oknum) Satpol PP. Tapi ke Satpol PP-nya saya tidak tahu berapa. Karena koordinator itu yang memberikan langsung,” ujarnya.

Ada lagi, Dul atau yang akrab dipanggil Pak De, yang jualan mi ayam di daerah tersebut juga mengaku besarnya pungutan tersebut sangat memberatkan mereka. Ia berjualan sampai malam hari di daerah tersebut, sehingga setorannya lebih besar dari Burhan. Ia menyetor setiap bulan Rp 300 ribu.

”Itu sudah termasuk lampu (listrik). Tapi ini terlalu mahal. Kalau dulu saya di Windsor, hanya setor Rp 150 ribu, itu sudah termasuk lampu dan air.

Tetapi, Dul menambahkan dulu setelah ada penggusuran pedagang kaki lima di daerah tersebut, ia menyetorkan kepada oknum Satpol Rp 100 ribu. Bahkan yang mengambil uang tersebut adalah oknum Satpol PP yang memakai seragam.

”Dulu waktu penggusuran itu yang langsung. Tapi sekarang sudah lewat bapak itu (koordinator, red). Dulu pakai seragam Satpol PPnya, saya lupa orangnya. Kalau tidak kita tidak bisa jualan di sini,” katanya.

Kepala Satpol PP Pemko Batam, Hendri membantah adanya pungutan ke institusi yang dipimpinnya. Dia mengaku tidak pernah menerima sepersen pun dari pedagang. Untuk itu, dengan tegas dia mengatakan akan menindak anggotanya jika mengetahui menerima dan memungut uang dari para pedagang tersebut. ”Kalau ada silakan lapor ke saya. Itu tidak dibenarkan. Kalau ketahuan akan saya tindak tegas,” ujarnya.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan juga mengecam adanya pungutan liar tersebut. Menurutnya, Satpol PP tidak dibenarkan memungut dari pedagang. ”Kalau ada anggota Satpol PP yang berani memungut, silakan lapor ke saya. Catat namanya siapa, tempatnya di mana, jam berapa. Akan saya tindak tegas. Itu tidak dibenarkan,” tegasnya. (ian/bp)

Respon Anda?

komentar