Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sebagai pintu gerbang ekonomi Indonesia di bagian utara BP Batam diharapkan bisa memberikan kontribusi ekonomi yang lebih baik lagi.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), kini, sudah resmi beralih dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) ke Pemerintah pusat.
Perubahan pengelolaan ini diharapkan BP Batam bisa memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Apalagi kini sudah berlangsung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Komisi VI akan mencari solusi terbaik agar kinerja BP Batam tidak sama seperti saat dikelola Pemprov Kepri.
“Kami akan membahas masalah ini dengan seksama dan mencari formula agar keberadaan BP Batam maksimum bagi bangsa,” kata Ketua Panja FTZ, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Farid Al Fauzi dilansir Indopos, Selasa (8/3).
Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi yang menyatakan mengambil alih BP Batam itu sudah tepat.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli menilai, jika di bawah pemerintah pusat maka pengembangan Batam akan lebih cepat, karena dalam semua hal bisa langsung berkoordinasi dengan Jakarta.
Dia menyebutkan, sejumlah anggota DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Panja MEA, juga sudah mengunjungi Batam untuk melihat perkembangan daerah tersebut.
“Kesimpulan kami, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BP Batam harus di bawah pusat. Seperti apa nantinya BP Batam, akan kita bahas selanjutnya biar lebih mantap untuk kepentingan bangsa,” harapnya. (dil/iil/JPG)