batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam menyatakan, proses audit atas Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam sudah dimulai. Menurutnya, tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dikerahkan untuk audit finansial, operasional dan legal BP Batam.
“Ini sudah jalan. Sudah ada 20 orang yang ke sana (Batam, red),” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (6/4).
Ia menambahkan, tim audit dari BPKP itu dituntut kerja cepat. “Paling lambat 1 Juli sudah selesai. Nanti bisa ada laporan sehingga melangkah barunya bisa clean and clear,” katanya.
Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, pasca-pelantikan para pengurus baru di BP Batam di bawah komando Hatanto Reksodipoetro di Jakarta, Selasa (5/4), maka proses serah-terima jabatan akan secepatnya dilakukan. Menurutnya, pemerintah pusat tak mau Batam justru berada dalam kondisi vakum.
“Satu minggu ini selesai. Nanti sertijab (serah terima jabatan, red) bisa di Batam atau di mana,” ucapnya.
Selain itu Tjahjo juga mengatakan, hal yang tak kalah penting adalah mengakhiri dualisme institusi yang berwenang menerbitkan perizinan investasi di Batam. Bahkan targetnya dalam enam bulan ke depan masalah dualisme sudah tuntas.
“Pokoknya tidak ada dualisme. Nanti teknisnya macam-macam. Ada juga sejumlah pulau lain yang akan dilihat selain Batam. Yang penting fokus enam bulan harus jelas laporannya, harus bisa bersaing,” tegasnya.(chi/jpnn)
