batampos.co.id – Isu perampingan pegawai di tubuh Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat sekitar 2.700 pegawai BP Batam cemas. Apalagi, isu tersebut mengenai ditariknya sejumlah pegawai ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Mereka meminta agar pegawai tetap dipertahankan dan bekerja di BP Batam.
”Isu yang meresahkan ini sudah berkembang. Katanya ada yang mau ditarik ke Pemko Batam, ada juga ditarik ke Pemprov. Itulah yang mereka tuntut,” kata Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono, kemarin (8/4).
Dari sekitar 2.700 pegawai Pemko Batam, sekitar 80 persen atau 2.160 berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 20 persen lagi atau sekitar 540 orang status honorer. PNS ini berasal dari berbagai instansi di pusat. Ada yang dari kementerian keuangan, kementerian ekonomi, dari pekerjaan umum, dan sebagainya.
”Saya tidak paham betul detailnya. Itu ada di bagian kepegawaian, dan itu tidak bisa saya dapatkan sekarang,” ujarnya.
Menurut Andi, terjadinya unjuk rasa beberapa waktu lalu oleh pegawai BP Batam didasari isu-isu yang berkembang. ”Jadi yang dituntut adalah pegawai BP Batam minta tetap bekerja di BP Batam. Karena semuanya sudah seperti keluarga sendiri,” sebutnya.
Seorang pegawai tidak tetap di BP Batam, kemarin mengakui resah adanya isu-isu yang berkembang tentang tidak akan diperpanjangnya lagi masa kerja mereka. Ia meminta agar pemerintah pusat bisa megambil kebijakan tanpa mengurangi hak-hak dari semua pegawai. ”Jangan sampai diputus. Kita semua di sini sudah bekerja profesional. Jangan hak-hak kita diputuslah,” katanya.
Untuk itu, Andi berharap karyawan tetap tenang, bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh isu-isu yang berkembang. Apabila ada isu yang berkembang, maka perlu dicermati. Apa landasan hukumnya, siapa dan kapasitas apa yang menghembuskan isu tersebut. ”Tetap bekerja profesional. Intinya tetap tenang jangan terpengaruh isu-isu dari pihak-pihak asing,” jelasnya.
Purba Robert Sianipar, Deputi IV BP Batam yang baru mengakui saat ini pihak kementerian atau pun Dewan Kawasan (DK) belum menyampaikan secara resmi mengenai nasib para pegawai Pemko Batam. ”Jadi pegawai diminta tenang. Belum ada dibicarakan masalah keberadaan pegawai. Biar saja nanti Pak Menko yang menyampaikannya,” katanya.
Robert mengatakan, pegawai BP Batam harus tetap tenang, tetap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”Kita tetap berharap semuanya harus bekerja profesional. Tetap tenang. Kita juga nanti akan berdialog dengan mereka,” ucapnya.
Terkait serah terima jabatan, kata dia, rencananya akan dilakukan pekan depan di Batam. Saat ini Mustofa Widjaja (Ketua BP Batam sebelumnya) masih ada urusan. ”Harus tunggu datang Pak Mustofa. Makanya kita rencanakan digelar minggu depan. Mungkin hari Rabu mendatang,” ungkapnya.
Saat ini, Robert dan kawan-kawan sudah mulai bekerja, menggelar rapat intens di pusat. Mereka sudah berkantor di kantor perwakilan BP Batam di Jakarta. ”Kita rapat terus di sini. Minggu depan kita sudah ke Batam. Kita tidak bisa menunda-nunda pembangunan. Kita harus gerak cepat,” tegasnya. (ian/bpos)