batampos.co.id – Pembahasan rencana kenaikan tarif listrik oleh PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam mestinya tetap melibatkan Pemerintah Kota Batam kendati kewenangan penetapan tarif sudah beralih ke pemerintah provinsi.
Alasannya, izin usaha pembangkit listrik (IUPTL) yang dikeluarkan oleh Pemko Batam masih berlaku untuk beberapa tahun ke depan.
Tidak dilibatkannya Pemko Batam dalam pembahasan tarif jadi dilema tersendiri bagi Wali Kota Muhammad Rudi. Sebab kenaikan listrik terjadi di daerah yang ia pimpin.
“Tanya sama Pak Nurdin Basirun (Gubernur Kepri) kenapa saya tak diikutsertakan,” ujar Rudi usai menghadiri acara di Harris Hotel.
Menurut dia, PT PLN memang bisa meminta langsung kenaikan tarif listrik kepada Pemprov Kepri, karena memang sudah menjadi tanggungjawab Pemprov.
“Kan sudah ada aturannya sesuai undang-undang. Kita ngikut aja, tak mungkin melarang,” terang Rudi.
Rudi mengakui hingga hari ini, izin usaha pembangkit listrik (IUPTL) yang diterbitkan oleh Pemko Batam masih berlaku hingga beberapa tahun ke depan. Namun Pemprov malah menyetujui kenaikan tarif tersebut, tanpa memperhatikan izin yang masih dikeluarkan Pemko Batam.
“Izin memang masih di kita. Ke depannya PLN jika mau memperpanjang langsung ke provinsi. Bukan ke kita,” jelas Rudi.
Ia menegaskan bersedia jika suatu saat dilibatkan dalam pembahasan kenaikan tarif listrik di Kota Batam. Sebab, hal itu sangat berpengaruh untuk perekonomian dan kehidupan masyarakat Kota Batam.
“Jika saya dilibatkan, saya akan menolak. Sebab hal itu sangat merugikan masyarakat,” kata Rudi.
Sekretaris Komisi III DPRD Batam Helmy Hemilton meminta PLN Batam terlebih dahulu membenahi pelayanan sebelum mengusulkan kenaikan.
“Benahi dulu pelayanan karena masyarakat masih sangat mengeluhkan pelayanan PLN,” katanya.
Selain itu, lanjut Helmy, selama ini PLN Batam kurang terbuka terkait berbagai hal termasuk pengelolaan keuangannya.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Agus Subekti mengungkapkan pihaknya membutuhkan dana investasi untuk membangun jaringan atau pembangkit baru karena pertumbuhan konsumen yang pesat. Salah satunya dengan mencabut subsidi pelanggan kategori rumah tangga.
“Subsidi rumah tangga terlalu besar, sekitar Rp 200 miliar, akibatnya PLN Batam sulit berinvetasi,” kata Agus.
Ia juga mengatakan tarif dasar PLN Batam adalah yang paling murah di Indonesia. Walau murah, tapi teknologi yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi padat modal.
“Dari 2008, pengajuan kami selalu ditolak, sedangkan tarif PLN Persero sudah berubah lima kali,” katanya. (she/spt/bp)