batampos.co.id – Meski menuai pro dan kontra di masyarakat, DPRD Kepri tetap memberikan sinyal akan menyetujui rencana kenaikan tarif listrik PLN Batam. Hanya saja, dewan mengusulkan kenaikan diberlakukan setelah Lebaran Idul Fitri.
“Akan lebih baik, jika memang nanti harus naik, menunggu setelah Lebaran,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros, Senin (6/6/2016).
Baca Juga: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pertama di Indonesia Dibangun di Batam
Menurut Asmin, ada banyak pertimbangan yang harus dikaji ulang terkait rencana kenaikan tarif ini. Sehingga DPRD Kepri tidak serta merta merta setuju dengan usulan kenaikan tarif listrik PLN Batam, khususnya untuk pelanggan rumah tangga dan sosial golongan menengah ke atas.
“Kami juga masih pelajari, usulan PLN ini rasional atau tidak,” katanya.
Politikus Golkar ini menjelaskan, saat ini pembahasan rencana kenaikan tarif listik PLN Batam di DPRD Provinsi Kepri masih berjalan. Pembahasan digelar oleh lintas komisi, yakni komisi II dan komisi III.
Baca Juga: Wako Batam Ingin Dilibatkan Pembahasan Kenaikan Tarif PLN Batam
Namun DPRD belum membahas teknis pengusulan kenaikan tarif PLN Batam lebih rinci dan detil. Sebab para legislator akan mengkaji ulang landasan dan latar belakang pengajuan tarif tersebut. Sehingga dia memastikan, pembahasannya akan memakan waktu yang tidak sebentar.
Jika alasan PLN Batam karena merugi, maka perlu ada audit dan penyampaian laporan keuangan perusahaan secara transparan dan terbuka.
“Kalau merugi ya pasti kami sikapi dengan bijak. Kalau keuntungan tidak cukup besar, kami harus lihat berapa keuntungan itu yang riil sekarang. Kita mohon maaf juga ingin lihat audit keuangan PLN. Supaya fair,” tegas Asmin.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri lainnya, Rudy Chua meminta kepada PLN Batam agar melakukan kajian kenaikan tarif listrik ini lebih mendalam. “Yang tidak boleh lupa, mereka harus benar-benar transparan. Jangan ada dusta antara kita,” katanya.
Baca Juga: DPRD Kepri Setuju PLN Batam Naikkan Tarif, Ini Syaratnya
Tak dipungkiri Rudy, kajian kenaikan tarif bakal sangat berat. Lantaran mesti menimbang-nimbang akankah tarif baru ini begitu membebani ekonomi masyarakat Batam atau tidak. Rudy memberikan gambaran, misalnya kenaikan total dalam pengeluaran sebulan hanya Rp 200 ribu menjadi sangat kecil bagi mereka yang biasa membayar tagihan tinggi. Namun, lain cerita bilamana melibatkan ekonomi kecil.
“Kalau mereka biasa sebulan Rp 400 ribu dan tiba-tiba diminta membayar Rp 600 ribu tentu jadi tinggi hitungannya,” papar Rudy.
Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu alasan mendasar PLN Batam mengajukan kenaikan tarif adalah untuk investasi. Jika disetujui DPRD dan Pemprov Kepri, prinsip kenaikan tarif ini adalah pencabutan subsidi bagi pelanggan rumah tangga dan sosial golongan menengah ke atas.
PT PLN Batam mengklaim akan mampu menyelamatkan subsidi sebesar Rp 200 miliar per tahun jika kebijakan tarif baru ini disetujui dan diberlakukan. Nantinya, subsidi yang terselamatkan itu akan digunakan untuk membangun jaringan dan pembangkit baru. (aya/koran batampos)