batampos.co.id – Presiden Joko Widodo belum merespon surat yang dilayangkan Pemko Batam melalui Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Padahal surat yang sudah dua minggu dikirim itu meminta agar presiden memberi izin buka tutup kran impor khusus Batam. Sebab, jelang ramadan, Batam selalu tak bisa menyediakan stok sembako yang berakibat melonjaknya harga.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, belum mengetahui apa respon Presiden terhadap surat permintaan buka tutup kran impor khusus Batam. Apalagi surat itu dikirimkan melalui pemerintah tingkat dua (Provinsi Kepri).
“Belum ada jawaban, jadi belum tahu seperti apa respon Presiden,” kata Rudi, kemarin.
Menurut dia, Batam sebagai daerah yang tak berpenghasil terhadap pangan, sangat mengharapkan kiriman dari daerah lain. Namun ketika daerah penghasil terganggu, Batam kerap kekurangan stok untuk masyarakat, yang berakibat tingginya harga.
“Kita menerima dari nasional dan luar. Namun izin luar dari BP, karena itu kita telah surati Presiden untuk izin buka kran impor,” terang Rudi.
Dikatakan Rudi, buka tutup kran impor khusus Batam, dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Batam. Sehingga lonjakan harga untuk kebutuhan tak terlalu signifikan karena stok memadai.
“Jadi nanti tak ada lagi harga-harga yang meroket, karena stok cukup,” sebut Rudi.
Sebelumnya, Pemko Batam melalui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, menyurati Presiden (30/5). Surat itu berisi permohonan izin untuk membuka kran impor khusus Batam. Sebab, Batam selalu kekurangan stok gula dan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Isi surat itu menjelaskan kondisi Batam yang selalu kekurangan stok gula dan beras. Apalagi, satu bulan belakangan, harga gula naik dua kali lipat dibandingkan harga normal. Biasanya masyarakat bisa mendapatkan harga perkilo Rp 8 ribu, namun kali ini bisa mencapai Rp 17 ribu perkilonya. Hal itu tentunya sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat menegah ke bawah.(she)