foto: cecep mulyana / batampos
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dinas ini dinilai tak mampu memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Kami sudah meluncurkan KTP yang katanya sekian hari selesai. Tapi hari ini sudah bermasalah kembali, ” kata Rudi di depan ratusan pegawai yang hadir.
Secara langsung Rudi juga menyoroti kinerja Kadisduk (Mardanis) yang buruk. Mardanis dinilai tak bekerja karena membiarkan pungutan liar (Pungli) dan membiarkan calo berkeliaran di kantor Disduk. Apalagi KTP warga tak akan selesai jika tak dibayar. Bahkan ia sudah mengantongi nama-nama pegawai yang kerap melakukan pungli. Namun ia enggan menyebutkan nama-nama tersebut.
“Banyak laporan, kalau tidak dibayar KTP itu tak akan selesai. Banyak pungli disana. Nama-namanya sudah saya ada sama saya,” sebut Rudi.
Pungli yang dilakukan oknum Disduk dinilai merusak citra pemerintah dan merusak sistem yang telah dibuat. Karena itu, ia mewanti-wanti Mardanis serta pegawai yang ada di Disduk untuk tidak main-main dalam bekerja. Terutama dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan berfikir saya tidak tahu. Dari dulu saya sudah titipkan kalau ada perintah yang tidak benar jangan dilaksanakan, tapi ini dilaksanakan juga. Maka kedepannya saya tidak segan-segan menonjobkan ibu dan bapak,” jelas Rudi.
Kedepannya, lanjut Rudi, ia akan mengambil alih tugas Kadisduk untuk mengontrol pembuatan KTP baru. Registrasi KTP baru harus melalui Walikota Batam. Langkah itu diambil lantaran Kepercayaan Walikota dengan Kadisduk Batam, Mardanis sudah pudar. Sebab apa yang diinginkan selama ini tak sejalan dengan yang ada.
“Mulai hari ini (kemarin) registrer KTP baru harus melalui saya. Baik yang masuk maupun yang lainnya. Tidak boleh lagi diberikan ke Kadisduknya. Saya yang akan kontrol sendiri, kepercayaan yang diberikan sepertinya tidak jalan,” ungkap Rudi.
Sementara Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad akan menempatkan petugas di lantai V Kantor Walikota Batam, sebagai perpanjangan tangan Disduk ke Walikota Batam.
“Kami akan menempatkan langsung satu orang di lantai V untuk mengkoordinasikan. Kami dapat informasi, Disduk mulai nakal lagi,” kata Amsakar.
Menurut dia, pungutan pengurusan KTP mebuat rentan penertiban KTP bagi pendatang baru sehingga butuh kontrol untuk mencegah itu.
“Jangan sampai lagi ada permainan-permainan seperti itu. Kita ingin pemerintah yang bagus dan bersih,” pungkas Amsakar. (she)