batampos.co.id – BP Batam terus mengevaluasi kepemilikan sekaligus pengelolaan lahan-lahan di Batam. Tercatat, masih ada sekitar 7.418,80 hektare lahan tidur di Batam. Lahan tidur adalah lahan yang tak kunjung digunakan meski izin pengelolaan sudah ada di tangan.
“Lahan tidur itu apakah belum dibangun sama sekali, setengah dibangun, atau berhenti dibangun karena faktor ekonomi,” kata Direktur Lahan BP Batam, Imam Bachroni.
Evaluasi itu dilakukan untuk meningkatkan nilai dan manfaat lahan yang ada di Batam. Lahan-lahan tidur tidak akan memiliki manfaat bagi masyarakat. BP akan memanggil ulang si pemilik lahan untuk mempertanggung-jawabkan lahan yang telah dialokasikan kepadanya.
“Kalau tak segera digunakan ya dicabut (izinnya),” tuturnya.
BP Batam, kata Imam, kini tengah memperbaiki administrasi lahan. Terutama lahan-lahan yang telah mereka alokasikan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh.
Lahan yang dialokasikan untuk pemukiman vertikal juga akan ikut dievaluasi. Menurut Imam, sudah sejak tahun 1990-an, BP Batam mengeluarkan alokasi untuk rumah susun.
“Sudah banyak yang dialokasikan tapi realisasinya belum,” katanya.
Imam menduga, pengembang cenderung membuat rumah tapak karena harga tanah yang murah, pada waktu itu. Padahal, BP Batam telah menyiapkan tarif UWTO yang spesifik untuk jenis rumah susun.
BP Batam terus mendukung keberadaan hunian vertikal. Dengan kondisi saat ini, menurut Imam, para pengembang harus mulai berpikir untuk membuat rumah susun. Sebab, harga tanah mulai tinggi.
“Dengan pembangunan ke atas itu, kami jadi lebih mudah mengaturnya. Kita itu butuh ruang terbuka hijau untuk refreshing masyarakat,” pungkasnya. (ceu)