batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi meluncurkan layanan izin investasi 3 jam (123J) dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK), Kamis (1/9). Melalui sistem layanan ini, BP Batam menjamin proses perizinan akan lebih mudah dan cepat. Bahkan calon investor bisa menyelesaikan delapan izin sekaligus dalam waktu tiga jam saja.
“Ini bukan ide dari BP Batam. Kami hanya melanjutkan program dari BKPM pusat dan kami yakin bisa dilaksanakan di Batam,” ujar Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, saat peluncuran program 123J dan KILK di kantor Badan Penanaman Modal (BPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) Batamcenter, kemarin.
Hatanto meyakini, investasi di Batam bakal tumbuh cepat pascadiresmikannya progam 123J dan KILK ini. Sebab pihaknya akan mempermudah semua proses perizinan investasi, baik untuk investor asing maupun domestik.
Pria berkacamata ini menjelaskan Batam merupakan kota yang pertama menerapkan dua program ini di luar Jakarta. “Kami dianggap bisa karena mampu memenuhi persyaratan untuk menerapkan dua program ini dalam tiga bulan,” katanya.
Hatanto sangat paham, bahwa isu perizinan menjadi sangat krusial di pulau berbasis investasi seperti Batam. Calon investor menuntut kepastian, makanya BP Batam harus memberikan kepastian lewat I23J dan KILK. Memang, kata dia, keudahan izin investasi sangat penting karena pengusaha harus bisa membuat program jangka panjang dan rentang pengembalian modal.
“Jika izinnya lambat, boro-boro mereka mau menanamkam modalnya di sini,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, BP Batam sudah memiliki produk untuk ditawarkan kepada calon investor sehingga bisa melanjutkan salah satu program nawacita, yakni tingkatkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan target yang ingin dicapai lewat kedua program ini mencapai 400 juta dolar Amerika.
“Pertama kami benahi konteks perizinan usaha dan nanti akan benahi sistem pengalokasian lahan,” ujarnya.
Langkah ke depan setelah peluncuran kedua program ini adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dan proses administrasinya. “Program ini sudah terkoneksi dengan kementerian. Yang harus dipikirkan adalah memaksimalkan Informasi Teknologi (IT) itu sendiri,” terangnya.
Layanan I23J dan KILK diharapkan dapat memancing calon investor yang akan membangun industri berteknologi tinggi. “Kita bina tenaga kerjanya nanti karena industri tersebut adalah industri masa depan,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPM-PTSP Provinsi Kepri, Azman Taufik, menyatakan Batam sudah sangat siap untuk menerima curahan investasi dari luar negeri dan meminta kepada pemerintah daerah secepatnya membenahi sistem infrastruktur dan transportasi.
“Untuk memperlancar keduanya, BP Batam harus bersinergi dengan Pemko Batam. Dengan begitu kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi yang baru sehingga meningkatkan PAD dan aliran tenaga kerja,” jelasnya.
Momentum ini juga harus dimanfaatkan oleh BP Karimun dan BP Bintan untuk belajar dari BP Batam. “Gubernur sedang giat-giatnya agar perizinan investasi di dua wilayah tersebut agar dipercepat,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, saat ini Karimun sudah diminati oleh 15 calon investor. Namun permasalahannya adalah BP Karimun kekurangan lahan. “Kami akan mendorong kawasan tersebut agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan di sana,” jelasnya.
Dirjen Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Herry Sudarmanto juga sangat antusias dengan peluncuran I23J dan KILK di Batam.
“Ada investasi, maka akan ada tenaga kerja. Itu adalah efek berantai. Ini kemajuan luar biasa untuk bisa perluas kesempatan kerja di Indonesia. Harus dikawal agar berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Ia masih bisa mengingat, pada tahun 2006 Batam dulunya adalah primadona investasi di belahan Indonesia barat. Namun pamornya kian redup hingga saat ini. “I23J dan KILK akan bawa warna baru dan menyerap tenaga kerja di sini,” harapnya.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengaku siap untuk bersinergi dengan BP Batam untuk menyukseskan kedua program ini. “Momentum ini sangat strategis untuk mengembalikan Batam sebagai beranda investasi bagian barat Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap, layanan I23J dan KILK akan mendorong pertumbuhan investasi dan menggeliatkan roda perekonomian di Batam, dan Kepri pada umumnya. “Pemko Batam beri apresiasi karena kami yakin investasi di Batam akan berjaya kembali,” katanya.
Perbankan juga menaruh apresiasi terhadap kedua program ini. Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Suprajarto, mengatakan BNI siap mendukung BP Batam dalam pengembangan perizinan terpadu. “Langkah ini juga akan mendukung upaya mewujudkan Batam sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional,” harapnya.
Kalangan pengusaha juga menyambut baik atas kebijakan 123J dan KILK di Batam. Kepala Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Batam, Jadi Rajagukguk, mengungkapkan percepatan perizinan ini merupakan suatu hal yang sudah sangat lama dinantikan oleh para pengusaha.
“Sudah oke. Yang kami inginkan itu adalah integritas. Pengusaha butuh itu. Kadin Batam sangat apresiasi sekali dan akan terus membantu BP Batam mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami yang bertanggungjawab mengelola perizinan investasi memaparkan kelebihan dari kedua program ini. Program I23J memberikan kemudahan kepada calon investor yang ingin memperoleh delapan izin dan KILK memudahkan investor untuk bangun usahanya di kawasan industri setelah mendapat delapan izin tersebut.
Delapan izin tersebut ialah
- Izin Investasi,
- Akta Perusahaan dan Pengesahan,
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),
- Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),
- Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan
- Nomor Induk Kepabeanan (NIK).
“Syarat untuk bisa memanfaatkan layanan perizinan ini adalah investasi minimal Rp 50 miliar atau menyerap tenaga kerja minimal 300 orang,” jelasnya.
Calon investor atau perwakilannya yang berminat bisa datang langsung ke PTSP BP Batam dan harus membawa identitas investor sebagai calon pemegang saham perusahaan, kartu pengenal, paspor, akta perusahaan pemegang saham jika dari Indonesia atau Article of Association jika dari perusahaan asing. Kemudian, membayar jasa notaris yang ditugaskan di PTSP Batam untuk membuat akte perusahaan.
“Dan melampirkan flowchart dari kegiatan usahanya mulai dari alur proses produksi bahan baku sampai barang jadi,” ungkapnya.
Kemudian, KILK merupakan program BP Batam untuk mempercepat pembangunan pabrik investor yang selama ini banyak pengusaha mengeluhkan lambatnya keluar IMB dan izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).
“Itu kan program bagaimana mempercepat orang untuk mempercepat pembangunan pabriknya. Yang selama ini diidentifikasi oleh Jakarta banyak para investor mengeluh keterlambatan IMB dan izin Amdal. Dengan KILK pabrik bisa, tapi sesuai dengan kawasan industri yang ditentukan BKPM,” jelasnya.
Gusmardi menambahkan, program KILK ini akan bersifat paralel dengan perizinan lainnya. Khusus untuk lokasi-lokasi industri yang diajukan oleh BP Batam dapat dibangun melalui KILK yang sampai saat ini masih di tangan BKPM. (leo)