Demo penghapusan UWTO beberapa waktu lalu. Kini warga Batam ramai-ramai menolak kenaikan tarif UWTO. foto:batamtv
Demo penghapusan UWTO beberapa waktu lalu. Kini warga Batam ramai-ramai menolak kenaikan tarif UWTO. foto:batamtv

batampos.co.id – Keluarnya PMK 148/2016 dan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 19 Tahun 2016 tentang Tarif Baru UWTO di batam, membuat Ombudsman RI angkat bicara.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida, menilai UWTO itu menjadi beban masyarakat.

“Ini nanti akan berimbas ke investor. Sementara investasi itu penting bagi rakyat,” kata Laode Ida usai menggelar Diskusi Terbatas Terfokus Ombudsman RI di Hotel Novotel, Rabu (19/10/2016).


Pemerintah, katanya, tak bisa menyentuhkan seluruh programnya ke rakyat. Untuk itulah diperlukan investor yang bisa memperpanjang program tersebut ke rakyat.

“Tapi kalau bebannya (UWTO) tinggi, yang kena juga rakyat karena investasi akan berkurang,” ujarnya. (ceu)