Tiga PNS Disdik Batam, Jamaris (kaca mata), Nasibah (kerudung hitam), dan staf Jamaris, Irwanto, saat terjaring OTT Tim Merah Putih Polda Kepri, Senin (17/10/2016). fOTO: dALIL hARAHAP/BATAMPOS
Tiga PNS Disdik Batam, Jamaris (kaca mata), Nasibah (kerudung hitam), dan staf Jamaris, Irwanto, saat terjaring OTT Tim Merah Putih Polda Kepri, Senin (17/10/2016). fOTO: dALIL hARAHAP/BATAMPOS

batampos.co.id -Operasi tangkap tangan (OTT) Tim Merah Putih yang dilakukan Polda Kepri Senin (17/10/2016) lalu yang menjaring tiga pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil), membuat Wali Kota Batam Rudi, marah besar. Apalagi dua dari tiga yang terjaring telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli pengurusan dokumen kependudukan.

Selain langsung memanggil seluruh pejabat di Dinas Kependudukan dan Capil,Rudi juga langsung mengumpulkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

“Cukup ada dua tersangka, jangan ada lagi pungli,” tegas Rudi.


Tak hanya itu, Rudi juga memutuskan akan mencopot seluruh pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam pascaoperasi OTT Polda Kepri  tersebut.

Pihaknya telah mendapatkan penganti para pejabat Disduk dengan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemko Batam.

“Semua pejabat di sana akan diganti, untuk membersihkan pelayanan Disduk dari pungli,” tegas Rudi di kantor Walikota Batam.

Sebelum adanya pergantian, ia menyarankan agar seluruh pejabat disana mengundurkan diri, daripada dinonjobkan. Mengundurkan diri lebih baik daripada diminta mundur. Termasuk untuk jabatan Kepala Disduk Capil yang diduduki Mardanis.

“Mundur baik-baik lebih terhormat. Saya ganti PLT semua (termasuk Kepala Dinas). Pokoknya, semua,” tegas Rudi.

Dikatakannya, aturan Kemenerian dalam negeri khusus untuk pejabat di Disduk merekalah yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK).

Karena itu, pergantian pejabat Disduk harus diajukan dulu ke pusat. Namun pelantikan dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Batam.

“Khusus Disduk, peraturannya baru setahun ini. Bingung juga kita dualisme kekuasaan ini. Kita yang mengajukan, mereka yang mengeluarkan SK, tapi saya yang melantik,” beber Rudi.

Karena itu, ia telah mengajukan permohonan pergantian pejabat-pejabat di Disduk. Termasuk jabatan Jamaris alias Boy sebagai Kabid Capil (tersangka) dan jabatan lainnya seperti Kepala Dinas.

“Jabatan Boy yang sudah jadi tersangka kita PLT-kan, sembari menunggu persetujuan dari kementrian untuk pengantinya,” kata Rudi.

Namun, untuk staf menurut Rudi merupakan kewenangan dirinya untuk menganti. Ia pun sudah memiliki nama-nama calon yang akan menduduki staf di disduk.

Tak hanya itu, Rudi juga mengingatkan dua dinas lainnya yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam dan Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam untuk menghindari pungli. Jika kedapatan, mereka pun bisa dinon jobkan bahkan dipecat.

“Ada sanksi tegas. Pemecatan ada aturannya. Yang jelas, siapa yang bermain kita minta mundur,” pungkas Rudi. (ray/sta/jpnn)