Dir Krimum Eko Pujinugroho (Kiri) mengintrogasi Kadisduk, Mardani (Kanan) bersama Kabid Catatan Sipil, Jumaris (Menghadap Kamera) di kantor Disduk Sekupang, Kamis ( 17/10/2016). Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Dir Krimum Eko Pujinugroho (Kiri) mengintrogasi Kadisduk, Mardani (Kanan) bersama Kabid Catatan Sipil, Jumaris (Menghadap Kamera) di kantor Disduk Sekupang, Kamis ( 17/10/2016). Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pungutan liar (pungli) yang terjadi di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam yang berujung penetapan tersangka dua pegawai setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Merah Putih Polda Kepri, Senin (17/10/2016) lalu, langsung disikapi Wali Kota Batam Rudi dengan memastikan semua pejabat di dinas tersebut akan dicopot jabatannya.

“Semua akan saya ganti, termasuk kepala dinasnya,” ujar Rudi, Rabu (19/10/2016) lalu.

Menanggapi ancaman tersebut, Mardanis tak mau ambil pusing. Ia menyerahkan sepenuhnya ke Walikota Batam Rudi.


“Plt (pengganti PNS yang kena OTT) itu hak pak wali (Walikota Batam Rudi). Masalah saya ini (jika diganti) terserah dia lah,” kata Mardanis di kantor DPRD Batam.

Sementara itu, terkait mandeknya layanan di Disdukcapil setelah OTT pejabat dan pegawainya, Mardanis mengatakan hal terjadi karena disegelnya beberapa ruangan di instansi yang ia pimpin, sehingga banyak dokumen yang tak bisa diproses lebih lanjut.

“Gimana lagi, ruangan saya dipolice line, kita minta dibuka karena kita pelayanan publik,” ucapnya.

Menurutnya jika ada pegawai maupun pejabat Disduk yang terkena OTT akan menjadi tanggungan masing-masing. Dia mengklaim sejak awal pihaknya telah mengingatkan agar tidak ada pungli di Disdukcapil.

“Pak wali sudah ingatkan, saya juga ingatkan. Kalau kena OTT tanggung masing-masing, siapa berani lagi, macam-macam mampus,” pungkasnya.

Ditanya terkait bawahannnya yang kini berstatus tersangka, Mardanis enggan berkomentar, dia menyarankan agar pertanyaan ini ditujukan ke polisi.

Namun demikian, dia mengatakan walikota telah mengajukan tiga nama ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). (cr13)