Hatanto Reksodiputro. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Hatanto Reksodiputro. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Menanggapi gelombang penolakan kenaikan tarif UWTO ini, pimpinan dan petinggi BP Batam tidak mau ambil pusing. BP Batam mengaku akan tetap menerapkan tarif baru tersebut.

“Jika ada teman-teman (pengusaha) tidak terima, bukan kami harus berhenti. Kami tak bisa (berhenti), karena pelayanan harus jalan. Kalau berhenti maka kami pun salah,” kata Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, Kamis (20/10/2016).

Hatanto menegaskan, dalam hal tarif baru UWTO ini, pihaknya hanya melaksanakan amanah dari PMK Nomor 148 Tahun 2016. Jika ada pihak-pihak yang keberatan, dirinya mempersilakan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun ke Mahkamah Agung (MA).


Hatanto juga mengatakan penyesuaian tarif ini telah melewati sejumlah aspek yakni keadilan dan kepatuhan, daya beli masyarakat, instrumen pengendalian arah pembangunan, dan kontinuitas pengembangan Pulau Batam.

“Tarif UWTO baru memprioritaskan mengenai arah pembangunan. Sehingga bisa semakin mendorong permukiman ke arah selatan dan mengetahui sektor industri berteknologi tinggi berinvestasi di Batam,” ujarnya.

Ia mengatakan harga pasaran lahan di Batam saat ini sudah mencapai Rp 8 juta, namun tarif sewanya yang lama hanya puluhan ribu sehingga tidak cocok lagi.

Persentase penyesuaian tarif saat ini akan dilakukan secara bertahap sampai ke angka maksimal sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Batam.

“Dengan kesadaran tinggi, kami tahu apapun yang dikeluarkan pasti tidak akan menyenangkan. Namun kami harus melaksanakannya,” katanya. (leo/koran bp)