Menko Perekonomian Darmin Nasution, yang Juga Ketua DK KEK Batam. Foto: istimewa
Menko Perekonomian Darmin Nasution, yang Juga Ketua DK KEK Batam. Foto: istimewa

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Darmin Nasution, mengaku kaget mendengar Tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) memberatkan pengusaha dan masyarakat Batam.

Bahkan ia mengaku baru mengetahui ada kenaikan tarif UWTO di Batam setelah mendapat laporan dari asosiasi pengusaha di Batam dan Kepri yang menemuinya di Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Asosiasi pengusaha yang hadir dalam pertemuan kemarin antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dengan ketuanya, Achmad Makruf Maulana, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI, Eddy Hussy, notaris senior, Soehendro Gautama, dan lainnya.


Dalam pertemuan tersebut, Makruf meminta pemerintah pusat menunda kenaikan UWTO dan membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 yang mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) BP Batam.

“Intinya Kadin Kepri dan lainnya meminta penundaan UWTO dan menolak PMK. Dan juga meminta agar Batam dikelola satu regulator,” jelasnya.

Makruf juga menyatakan keheranannya karena Darmin ternyata tidak mengetahui adanya Perka Nomor 19 Tahun 2016 yang dikeluarkan BP Batam.

Dari pertemuan kemarin, Darmin mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab sebagai ketua DK dan Menko Perekonomian, dirinya tidak memiliki kewenangan menentukan UWTO. Karena BP Batam secara langsung berada di bawah Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.

“Namun Menko Darmin berjanji dalam dua minggu akan mengambil langkah terkait hal ini dan juga akan datang ke Batam,” jelasnya. (jay/leo/koran bp)