Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers terkait Perppu perlindungan anak di Istana Negara, Rabu (25/5/2016). Foto: dok JPNN.com/JawaPos.com
Presiden Joko Widodo. Foto: dok JPNN.com/JawaPos.com

batampos.co.id – Protes pengusaha dan warga Batam terhadap tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Keduanya mengaku kaget dan menilai tingginya tarif UWTO itu akan menurunkan daya saing Batam sebagai daerah tujuan investasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar keluhan pengusaha dan masyarakat Batam terkait tarif baru UWTO itu melalui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Nurdin menyampaikan hal itu usai menggelar rapat koordinasi dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

“Keluhan dan keresahan pengusaha dan masyarakat terhadap kenaikan UWTO sudah saya sampaikan langsung ke Bapak Presiden,” ungkap Nurdin.

Menurut Nurdin, Presiden menilai kenaikan tarif UWTO itu akan membuat Batam tak lagi kompetitif di mata investor. Padahal, kata dia, pemerintah pusat terus berupaya menarik investasi, terutama  investasi asing, masuk ke dalam negeri sehingga kondisi ekonomi cepat pulih.

“Presiden ingin daerah berkompetisi menarik investasi,” ujar Gubernur Nurdin.

Selain kaget, Presiden Jokowi juga mengaku tidak tahu menahu soal kebijakan tarif baru  UWTO tersebut. Namun ia akan meminta penjelasan dari pejabat terkait.

Kemudian Nurdin menjelaskan jika kebijakan tarif baru UWTO itu diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 tahun 2016 sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016.

Dalam kesempatan itu Nurdin juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan tarif baru UWTO ini akan membuat Batam semakin jauh tertinggal dengan negara lain. Padahal, sebelumnya banyak pengelola kawasan perdagangan bebas di negara tetangga yang belajar dari Batam. Namun sekarang mereka jauh lebih berkembang.

Kebijakan ini, kata Nurdin, akan semakin memberatkan pengusaha. Sebab selama ini mereka sudah terlalu direpotkan dengan proses perizinan yang rumit dan bertele-tele.

Terkait hal ini, Presiden Jokowi juga mengaku masih banyak menerima laporan pengusaha yang kesulitan mengurus perizinan di daerah. Untuk itu, dia meminta Nurdin sebagai gubernur ikut mendorong percepatan dan kemudahan proses perizinan di daerahnya.

“Saya ingin ingatkan, karena ini banyak juga yang menjadi kewenangan gubernur, bupati, dan wali kota,” tegas Jokowi.

Presiden memberikan contoh izin yang berkaitan dengan manufaktur dan industri, yang dikeluhkan para investor saat bertemu dirinya, Kamis (20/10/2016) pagi.

“Mereka hitung izin itu hampir 2.000, lembarnya bisa sampai 20.000 lembar kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah. Kalau seperti ini kita terus-teruskan enggak akan tahan, investor enggak akan tahan,” tutur Presiden.

Karena itu, lanjut Presiden, indeks daya saing serta indeks kemudahan berusaha (Ease of doing business) di Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga.

Ease of doing business di Indonesia masih ada pada peringkat 109. Meskipun peringkat tersebut naik (sebelumnya peringkat 120), namun Indonesia masih kalah jauh dibandingkan Thailand yang berada di peringkat 49, Malaysia 18, dan Singapura nomor 1.

Presiden meminta para Gubernur memanggil kepala-kepala dinas atau melakukan pengecekan kepada bupati dan wali kota.

“Kan yang bekerja di sana, syarat bisa menjadi izin, rekomendasi teknis sudah kayak ngurus izin. Padahal itu kan hanya lampiran-lampiran, pada saat kita mengajukan itu harusnya sudah (beres),” jelas Jokowi. (jay/koran bp)