batampos.co.id – Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian mengingatkan para pengusaha di Batam, untuk tak bermain-main dengan bangsanya sendiri.
Selain itu para pengusaha diingatkan haruslah mendukung kondisi investasi Batam tetap kondusif. Dan tak bekerja sama pemerintah. Bukan dengan negara lain, dan menjatuhkan martabat bangsa.
“BP Batam lagi membangun. Dimana ada konsep diterapkan, agar bisa bersaing dengan negara lain. Dan kami akan kawal itu,” kata Brigjen Pol Sam Budigusdian pada batampos.co.id seusai rapat koordinasi dengan pejabat BP Batam di Rupatama Mapolda Kepri, Kamis (24/11).
Sam mengaku pihaknya juga sudah memetakan, siapa saja pengusaha yang teriak-teriak akibat kebijakan tegas pemerintah tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga bertukar informasi terkait lahan. Bila ada mafia-mafia tersebut melanggar ketentuan yang berlaku terkait lahan, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan.
Masih terkait lahan, Sam merasa tersinggung saat disebut-sebut jendral-jendral menguasai lahan di Batam.
“Saya ini juga jendral, jadi orang-orang itu jangan asal ngomong,” tuturnya.
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan saat datang ke Batam. Pihaknya diwarisi permasalahan yang cukup banyak dan pelik. Salah satu permasalahan yang hingga kini menjadi polemik yakni lahan.
“Banyak lahan yang terlantar, secara administrasi,” tuturnya.
Kebijakan-kebijakan tegas, tersebut menurut Hatanto sebagai kunci menyelesaikan karut marut lahan di Batam. Para pengusaha yang memiliki lahan juga didorang, agar segera membangun. Dan tak membiarkan lahan yang didapatnya, jadi lahan tidur.
“BP Batam saat ini sudah tak memiliki lahan lagi,” ungkapnya.
Mengenai maksud dan tujuan pihaknya mengundang 178 perusahaan yang memiliki lahan di Batam. Hatanto menuturkan pemanggilan itu, untuk memberikan pemahaman bagi pengusaha agar segera membangun.
“Ayoo bangunn, agar bisa memajukan Batam. Hal itu yang saya ucapkan ke mereka (para pengusaha,red),” tuturnya.
Tapi dari 178 pengusaha yang dipanggil tersebut. Hanya sebanyak 140 saja yang memenuhi panggilan BP Batam. Sedangkan sebanyak 38 pengusaha, tak mengindahkan panggilan tersebut.
Karena hal itu, Hatanto mengatakan pihaknya mengambi langkah tegas terhadap 38 pemilik lahan tersebut. Dan itu ia buktikan, dengan mencabut delapan hak pengolahaan lah dari beberapa perusahaan di Batam.
“Jadi kami juga tak serta merta main ambil. Ada prosesnya, kami panggil selama tiga kali, baik melalui koran atau langsung. Tapi tak ada jawaban, makanya ditindak,” ungkapnya.
Setelah delapan lahan itu, Hatanto menyebutkan pihaknya akan mengusut 30 lahan lainnya yang masih belum jelas statusnya, dibangun atau tidak.
“Itu menyusul, sudah dipanggil. Nanti akan kami proses,” ujarnya.
Mengenai lahan-lahan yang dicabut tersebut. Pihak BP Batam mempersilahkan siapa saja untuk mengajukan permintaan pengelolan lahanya. “Silahkan, siapa saja yang mau,” ucapnya.
Rakor BP Batam dan Polda Kepri
BP Batam dan Polda Kepri menggelar rapat koordinasi, untuk memetakan permasalahan di Batam. Selain itu juga kedua belah pihak juga membahas mengenai konsep BP Batam dalam membangun Kota Bandar Madani.
Brigjen Pol Sam Budigusdian berharap semua pihak mendukung program tersebut.
“BP Batam berusaha mengembangkan bandara (penumpang,red) dan bandara kargo,” ucap Kapolda.
Lalu Bandar yang terintegrasi dengan pelabuhan. Sehingga memudahkan pengiriman barang ke daerah manapun.
“Pelabuhan juga dikembangkan, supaya lintas laut lebih mudah,” tuturnya.
Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Batam. Sehingga Batam bisa lebih tumbuh dan maju. Serta dapat menyaingi negara-negara
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro membenarkan rancangan tersebut. Ia mengatakan bandara dan pelabuhan memegang peranan penting untuk perkembangan Batam.
“Kami ditugaskan agar, dapat membangun Batam yang lebih baik,” ucapnya. (ska)