Khusnul Mubien
Khusnul Mubien

batampos.co.id – Meskipun tidak mendapatkan subsidi seperti PLN persero, PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam harus menjual listrik dengan harga Rp 900 per-kWh. Angka itu di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN Batam serta tarif yang berlaku secara nasional.

“Bayangkan, gak dapat subsidi tapi tarifnya lebih rendah dari (PLN) persero,” kata Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha bright PLN Batam, Khusnul Mubien, belum lama ini.

Untuk menjaga keandalan listrik di Batam dan sekitarnya, PLN Batam mengajukan penyesuaian tarif untuk golongan rumah tangga 1.300 Volt Amper (VA) dan 2.200 VA setara tarif nasional. Sedangkan golongan rumah tangga yang ada di bawah serta diatasnya tidak diajukan penyesuaian. “Kenapa dua golongan ini saja, karena ini yang paling konsumtif, jumlahnya paling banyak,” ungkapnya.

Dari 288 ribu total pelanggan PLN Batam, golongan rumah tangga 1.300 hingga 2.200 mencapai kurang lebih 200 ribu pelanggan. Selama ini, kerugian harga jual di sektor ini mendapatkan subsidi silang dari sektor industri. Namun, dua tahun belakangan ini, jumlah pelanggan industri terus menurun seiring memburuknya keadan ekonomi nasional. “Yang menggendong semakin kecil, sedangkan yang digendong semakin besar,” ujarnya.

Selain menjual di bawah BPP, serta mensubsidi pelanggan konsumtif, anak perusahaan PLN persero ini tak mendapatkan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) sejak tahun 2014 lalu. Keadaan ini menyebabkan kondisi keuangan PLN Batam terus memburuk. “Kondisi keuangan kita (PLN Batam) sudah berada di titik nadir. Apalagi, harga komponennya terus berubah. Seperti harga energi primer, dolar, dan inflasi,” katanya.

Keuntungan yang sebelumnya didapat untuk investasi tergerus untuk biaya produksi sebesar 6 juta US dolar atau sekitar Rp 70 miliar per bulan. “Ini kan ada waktunya, kalau sudah habis, gak bisa lagi mengeluarkan biaya produksi,” sebutnya.

Kini, PLN Batam terus melakukan efisiensi di berbagai sektor, misalnya pembangkit yang harusnya masuk jadwal pemeliharaan ditunda, pengurangan pembelian bahan baku primer, dan lainnya. Memang keadaan ini, lanjut Khusnul, tidak langsung menyebabkan padam total (black out). Namun lambat laun, kualitas layanannya akan terus menurun. “Biasa larinya 100, turun menjadi 80,” ucapnya.

Bila produksi menurun, pemadaman bergilir seperti yang terjadi di wilayah lainnya di Indonesia, seperti Medan akan kerap terjadi. “Hal ini tidak datang ujug-ujug, karena kita sudah warning jauh-jauh hari,” katanya.

Meskipun kondisi keuangan PLN Batam terus memburuk, pengajuan penyesuaian tarif listrik hingga saat ini belum ada titik terang. Bila hal ini terus dibiarkan, keandalan listrik Batam akan terus menurun. “Bukan hanya Batam yang mengalaminya. Belakangpadang, Tanjungpinang, serta Bintan akan terkena dampaknya,” ungkapnya lagi.

Karenanya, Khusnul berharap seluruh pihak memahami kondisi yang dialami PLN Batam. Tarif yang diajukan PLN Batam bisa segera direalisasikan. “Kalau sudah telat, sulit untuk membangkitkannya lagi. Perlu waktu,” jelasnya.

Beratnya kondisi PLN Batam, tak jauh beda dengan PLN Tarakan. Akibat lambatnya penyesuian, sistem kelistrikan di daerah itu sempat krisis. “Empat tahun tak dilakukan penyesuian,” beber mantan Direktur Keuangan PLN Tarakan ini.

Untuk mengembalikan kehandalan listrik di daerah itu, pemerintah setempat melakukan penyesuian sebesar 59 persen di seluruh golongan pelanggan.
“Karena lama tak dilakukan penyesuaian, akhirnya ketemu angka yang besar,” bebernya.

Akibatnya, tarif listrik di Tarakan melampaui tarif nasional. “Karena BPP-nya memang tinggi, karena anak perusahaan tak mendapatkan subsisi pemerintah. Sama seperti PLN Batam,” ungkapnya.

Bedanya, PLN Batam berusaha mengajukan setara dengan tarif nasional. Sedangkan Tarakan sudah diatas nasional. “Mereka (Tarakan) menyasar semua sekmen, kita (PLN) Batam hanya dua golongan saja,” bebernya.

Agar harganya setara nasional dan mendapatkan subsidi pusat, pemerintah daerah meminta persero mengelola kembali pelayanan listrik di Tarakan. “Mulai 1 Januari 2017, pelayanannya dialihkan ke persero. Secara otomatis, kebijakan pelayanan dan tarif akan mengacu kepada pusat. Daerah tak bisa menentukan lagi,” terangnya.

Krisis listrik sebelum PLN Tarakan masuk bisa saja terulang. “Persero ini kan mengelola seluruh Indonesia, kita tidak tahu pelayanan yang menjadi prioritas,” ungkapnya.

Pengembangan jaringan di wilayah itu akan sulit dilakukan, akibat sistem birokrasi yang panjang. Contohnya di Batam, akibat birokrasi yang panjang pulau-pulau di sekitarnya yang menjadi wilayah kerja PLN Persero belum teraliri listrik. Karenanya, beberapa wilayah seperti Belakangpadang, Bintan, dan Tanjungpinang dibantu PLN Batam. “Namun tarif di wilayah itu lebih mahal ketimbang Batam,” tutupnya. (hgt)